NAZIFATUL ILMI, - (2023) PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGAWASAN PENGENDALIAN DAN PELANGGARAN MINUMAN BERALKOHOL BERDASARKAN PERDA NOMOR 8 TAHUN 2012 DIKECAMATAN PADANG UTARA KOTA PADANG MENURUT PERSEPEKTIF FIQIH SIYASAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
Preview	Text SKRIPSI NAZIFATUL ILMI.pdf Download (6MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Nazifatil Ilmi (2023): “Peran Pemerintahan Daerah Dalam Pengawasan Pengendalian dan Pelanggaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2012 di Kecamatan Padang Utara Kota Padang Menurut Perspektif Fiqih Siyasah” Penelitian ini dilatar belakangi dengan masih banyaknya kafe dan pedagang kaki lima yang bukak hingga larut malam, Aktivitas kafe dan pedagang kaki lima yang bukak hingga larut malam ini menjadi faktor yang menggangu masyarakaat sekitar. Karena beberapa lokasinya dekat dengan perumahan warga dan ada juga yang dekat dengan tempat ibadah. Selain itu tindak kriminal bisa terjadi dikarenakan beberapa lokasi berada ditempat yang jalannya lumayan sepi dan pengunjung kafe pulang kerumah hingga larut malam. Sehingga Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2012 yang dibuat pemerintah belum terlaksanakan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam Penelitian ini adalah bagaimana Pengawasan dan Pengendalian Satuan polisi pamong praja dan Kalposek Padang Utara terhadap keberadaan kafe dan pedagang kaki lima di Kecamatan Padang Utara Kota Padang, factor – factor penghambat dalam pengawasn pengendaalian kafe dan pedagang kaki lima di Kecamatan Padang Utara Kota Padang serta tinjauan Fiqih Siyasah terhadap pengawasan kafe dan pedagang kaki lima di Kecamatan Padang Utara Kota Padang berdasarkan Perda Nomor 8 tahun 2012. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan ( field research ) yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di lapangan. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Padang Utara Kota Padang. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwasanya pengawasan kafe oleh Satuan Polisi Pamong Praja pelaksaannya belum optimal karena dipengaruhi oleh jumlah personil yang dikerahkan untuk pengawasan atau razia yang tidak sebanding dengan jumlah kafe dan pedagang kaki lima sehingga pengawasan atau razia yang dilakukan menjadi tidak maksimal. Sedangkan dalam Fiqih Siyasah Kebijakan pemimpin atas rakyat harus berorientasi pada kemaslahatan yang mana tugas paling penting dari pemerintah atau pemimpin adalah adanya jaminan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat secara berkelanjutan dan tidak bersifat kondisional. bukan hanya sekedar kontrak sosial yang dilakukan oleh pemimpin tetapi juga menjadi kontrak atau perjanjian antara Allah dan sang pemimpin untuk menegakkan keadilan. Kata Kunci: Perda Nomor 8 tahun 2012, Pengawasan, pengendalian Minuman Beralkohol, Fiqih Siyasah

Actions (login required)

View Item