PARTANIA, - (2023) PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEDAGANG PUSAT KULINER KELAPA GADING KOTA TEMBILAHAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 11 TAHUN 2016 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
Preview	Text SKRIPSI PARTANIA.pdf Download (7MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Partania (2023): Pembinaan Dan Pengawasan Pedagang Pusat Kuliner Kelapa Gading Kota Tembilahan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Skripsi berlatar belakang pedagang Pusat Kuliner Kelapa Gading Kota Tembilahan belum mentaati aturan tertib berjualan atau usaha, seperti masih menyediakan dan memfasilitasi hiburan malam mengarah pada perjudian, ponografi dan pornoaksi. Permasalahan skripsi ini dikaji bagaimana Pembinaan dan Pegawasan Pedagang PKKG Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hlir Nomor 11 Tahun 2016 dan Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Pedagang PKKG Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016. Adapun jenis penelitian lapangan (field research), populasi penelitian ini adalah Kasatpol PP Kasi Penyidik Satpol PP, Kabit OPSTIPMAS Satpol PP, Perwira Pengendali OPSTIPMAS Satpol PP, Kabit Bidang Pasar Disperindag, Kepala Seksi Prasarana dan Penempatan Disperindag, dan Pedagang PKKG. Karena jumblah populasi terbatas maka dalam mengambil sampel penulis menggunakan teknik total sampling kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan pembinaan dan pengawasan tidak berjalan masih ditemukan pelanggaran terhadap larangan dalam perda pasal 12 pembinaan pengawasan, hal ini dapat dilihat masih banyak pedagang PKKG remang-remang menyediakan pramusaji, mengarah pada tempat-tempat pelacuran dan tempat perjudian secara sembunyi-sembunyi. Ketidak maksimalan larangan dipengaruhi adanya faktor kurang alat dan bukti penangkapan tiap kali dilakukan oprasi lapangan, kurangnya pengetahuan dan kesadaran diri pedagang dalam mentaati perda sehingga pengawasan yang dilakaukan oleh komponen pelaksana dan unsur terkait terhadap pedagang PKKG tidak maksimal. Berdasarkan fiqh siyasah penegakan undang-undang tersebuat adalah fiqh siyasah dusturiyah berupa bentuk melaksanakan amanah dari seorang pemimpin untuk kemaslahatan bersama karena seorang pemimpin bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Kata Kunci : Pembinaan, Pengawasan, Pedagang, Fiqh Siyasah

Actions (login required)

View Item