Nanda Nurdia, Nanda (2023) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NO 13 TAHUN 2021 TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus di Pasar Rakyat Agus Salim). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text (SKRIPSI GABUNGAN) SKRIPSI GABUNGAN.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (589kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pedagang kaki lima yang seringkali menjadi target utama kebijakan-kebijakan pemerintah, seperti penggusuran karena kehadiran pedagang kaki lima tersebut sering dikaitkan dengan dampak negatif bagi lingkungan perkotaan, dengan munculnya kesan buruk, kotor, kumuh dan tidak tertib, kadang kala keberadaan pedagang kaki lima tersebut menimbulkan ketidaknyamanan terhadap jalannya lalu lintas di sekitar. Dari kondisi tersebut penulis ingin melihat penertiban pedagang kaki lima di Pasar Agus Salim Kota Pekanbaru. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana implementasi Perda tersebut terhadap pedagang kaki lima, apa hambatan dalam Implementasi Peraturan Daerah terhadap penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Pasar Agus Salim, serta tinjauan fiqh siyasah terhadap penertiban pedagang kaki lima di Pasar Agus Salim Pekanbaru. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) dilakukan di Pasar Agus Salim Pekanbaru. Subjek dalam penelitian ini adalah Dinas Pasar, Satpol PP, sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah Implementasi Perda Kota Pekanbaru No 13 Tahun 2021 Terhadap Pedagang Kaki Lima Perspektif Fiqh Siyasah. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi sedangkan analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 13 Tahun 2021 terhadap pedagang kaki lima yang dilakukan Dinas Pasar atau Satpol PP dengan cara melakukan tindak pidana ringan bagi pedagang yang melanggar aturan dengan disidang di tempat sesuai aturan yang berlaku, melakukan penertiban secara berkala setiap harinya dari pagi menjelang siang, sosialisai untuk memudahkan dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima, Hambatan dalam Implementasi Perda No 13 Tahun 2021 yaitu minimnya kesadaran pedagang kaki lima terhadap aturan hukum serta adanya persepsi pedagang mengenai lemahnya pelaksanaan hukum. Selain itu masih rendahnya partisipasi pedagang kaki lima dalam mematuhi Peraturan Daerah karena desakan ekonomi. Ditinjau dari Fiqh Siyasah bahwa pelaksanaan Perda Nomor 13 Tahun 2021 oleh Pemerintah Kota Pekanbaru belum sesuai dengan ketentuan syari’at hukum Islam khususnya Fiqh Siyasah karena lemahnya penegakan hukum. Pemerintah berkewajiban memberikan pengayoman yang baik kepada masyarakat dikarenakan mereka adalah Khalifah Allah di muka bumi yang bertanggung jawab atas orang-orang yang dipimpinnya

Actions (login required)

View Item