CINDYA RAHAYU, - (2023) PENEGAKAN HUKUM OLEH DIREKTORAT POLISI PERAIRAN DAN UDARA KEPOLISIAN DAERAH RIAU TERHADAP KAPAL YANG BERLAYAR TANPA SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB) DARI SYAHBANDAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (722kB)
Preview	Text SKRIPSI CINDYA RAHAYU.pdf Download (4MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK CINDYA RAHAYU, (2023): Penegakan hukum dilaut adalah pengawasan terhadap kapal-kapal yang berlayar diwilayah perairan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Dilihat dari Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran setiap kapal angkutan yang berlayar, maka disetiap kegiatan tersebut harus mempunyai surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar. Hal ini juga dinyatakan dalam Pasal 323 yang dapat dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, dan denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Faktanya, masih ada kapal yang berlayar tanpa surat persetujuan berlayar dari syahbandar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Maka, telah terjadi pelanggaran di wilayah perairan dimana Dit Polairud Polda Riau selaku penegak hukum harus lebih tegas dalam penegakan hukum itu sendiri. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan faktor penghambat dalam penegakan hukum tersebut. Jenis penelitian yang berbentuk jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian hukum sosiologis yang sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara yang didapati langsung dari narasumber. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum oleh Dit Polairud Polda Riau terhadap kapal yang berlayar tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) masih belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan adanya faktor penghambat dalam melakukan penegakan hukum diperairan yang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal yang dapat dibuktikan melalui hasil wawancara yang dilakukan di Dit Polairud Polda Riau dan Sat Polairud Polres Dumai. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Surat Persetujuan Berlayar, Dit Polairud Polda Riau

Actions (login required)

View Item