Desi Ratna Sari (2015) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG STATUS ANAK DI LUAR PERKAWINAN NOMOR46/ PUU-VIII/2010 DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM DANHUKUM DI INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text fm.pdf Download (242kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (56kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (49kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (159kB) | Preview
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (56kB)
Preview	Text BAB V.pdf Download (10kB) | Preview
Preview	Text em.pdf Download (25kB) | Preview

Abstract

Skripsi ini berjudul: Putusan Mahkamah Konstitusi tentang status anak di luar perkawinan Nomor 46/ PUU-VIII/2010 di tinjau dari hukum Islam dan hukum di Indonesia. Penelitian ini di latar belakangi tentang putusan Mahkamah konstitusi tentang status anak di luar perkawinan. Status anak di luar perkawinan menurut hukum Islam dan hukum di Indonesia memiliki persamaan yakni anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Sedangkan pengertian perkawinan yang sah memiliki perbedaan antara hukum Islam dan hukum di Indonesia atau hukum Negara. Menurut hukum Islam perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah memenuhi syarat sah dan rukun perkawinan maka perkawinan itu dianggap sah menurut agama. Sedangkan menurut hukum di Indonesia atau hukum Negara perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehinggga pemahaman tentang perkawinan yang sah menurut hukum Islam belum tentu sah menurut hukum Negara, begitu pula sebaliknya perkawinan yang sah menurut hukum Negara belum tentu sah menurut hukum Islam. Oleh karena itu, ayah yang sah berkewajiban penuh bertanggung jawab atas nafkah anak dalam memenuhi kebutuhan hidup sampai anak itu dewasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbandingan status anak di luar perkawinan di tinjau dari hukum Islam dan hukum di Indonesia. Penelitian ini merupakan library research atau penelitian pustaka yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari literatur buku-buku primer maupun sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian, kemudian menelaah buku-buku dan mengklasifikasikannya sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis-komparatif, yaitu dengan cara mendiskripsikan alasan Mahkamah Konstitusi dan dilakukan analisis mengenai alasan serta persamaan dan perbedaan pendapat kedua lembaga secara hukum Islam dan hukum di Indonesia. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif-yuridis yaitu berlandaskan hukum positif serta Al-Qur’an dan al-hadis. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Penetapan MK adanya hubungan perdata anak di luar perkawinan kepada ayah biologisnya, mempunyai alasan, bahwa anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Bila yang dimaksudkan putusan MK tentang anak di luar perkawinan, adalah kasus nikah sirri yaitu nikahnya sah secara agama, maka penetapannya sejalan dengan hukum Islam demi kemaslahatan dan perlindungan anak. Sedangkan menurut hukum di Indonesia sebelum diputuskan oleh MK tentang hukum anak di luar perkawinan, adalah anak yang lahir dari pernikahan sirri disamakan statusnya dengan anak tanpa perkawinan atau anak zina. Dengan demikian anak di luar perkawinan sebelum ada penetapan keputusan MK berbeda statusnya.

Actions (login required)

View Item