Ratna Dila, Ratna (2023) KINERJA BPBD DALAM MENANGANI BENCANA DAERAH BERDASARKAN PERDA NOMOR 11 TAHUN 2015 DI KECAMATAN RANGSANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text (SKRIPSI GABUNGAN) SKRIPSI GABUNGAN.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kinerja BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menangani bencana daerah yaitu bencana abrasi di Kecamatan Rangsang yang belum optimal pelaksanan tugas dan fungsinya sesuai PERDA Nomor 11 Tahun 2015. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketidakoptimalan kinerja BPBD dalam menangani bencana daerah berdasarkan PERDA Nomor 11 Tahun 2015 di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti dan untuk mengetahui tinjauan fiqih siyasah terhadap kinerja BPBD dalam menangani bencana daerah berdasarkan PERDA Nomor 11 Tahun 2015 di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti. Jenis penelitian ini yaitu penelitian gabungan antara penelitian lapangan dan penelitian pustaka. Jenis data penelitian ini adalah data kualitatif. Lokasi penelitian berada di Desa Topang Kecamatan Rangsang dan instansi BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti. Subjek penelitian ini adalah Kepala Pelaksana BPBD, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kabid Kedaruratan dan Logistik, Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Kasubag Program Perencanaan, Kepala Desa Topang, dan tokoh masyarakat Desa Topang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, kajian pustaka dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja BPBD dalam menangani bencana abrasi di Kecamatan Rangsang belum mencapai hasil yang optimal. Hal ini dapat diukur dari tugas dan fungsi yang ada di dalam pasal 4 dan 5 PERDA Nomor 11 Tahun 2015 belum sepenuhnya dijalankan seutuhnya yaitu pada pelaksanaan tugas secara adil dan menyeluruh. Dibuktikan di lapangan, BPBD turun ke lokasi lebih mementingkan daerah prioritas dan yang jangkuannya dekat. Namun tidak bisa seutuhnya menyalahkan pihak BPBD, karena mereka juga memiliki kendala wewenang, kendala jarak, dan masalah anggaran dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsinya. Menurut perspektif fikih siyasah, kinerja BPBD dalam menjalankan tugas dan fungsinya belum sesuai dengan fiqih siyasah. Dalam fiqih siyasah termuat di dalam surah An-Nisa’ ayat 58 bahwa Allah SWT telah menyuruh pemimpin untuk menyampaikan amanah secara adil. Kaidah fiqhiyah fil al-siyasah juga menetapkan bahwa tindakan pemimpin harus membawa kepada kemaslahatan rakyat. Sedangkan kinerja BPBD belum sepenuhnya menjalankan tugasnya dengan adil dan menyeluruh. Tinjauan fiqih siyasah dalam penelitian ini yang digunakan adalah siyasah tanfidziyah. PERDA Nomor 11 Tahun 2015 telah sesuai dengan aturan Islam dan tidak berlawanan dengan ketentuan nash al-Qur’an dan hadits. Jadi yang belum sesuai dengan fiqih siyasah adalah kinerja dari BPBD yang belum dijalankan secara adil sesuai syari’at Islam.

Actions (login required)

View Item