PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA-MENYEWA TANAH PERSAWAHAN DI DESA SUNGAI UPIH KUALA KAMPAR KABUPATEN PELALAWAN MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

Andi Syadri, (2015) PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA-MENYEWA TANAH PERSAWAHAN DI DESA SUNGAI UPIH KUALA KAMPAR KABUPATEN PELALAWAN MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

[img]
Preview
Text
fm.pdf

Download (193kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I..pdf

Download (146kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB II.pdf

Download (76kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB III.pdf

Download (203kB) | Preview
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (160kB)
[img]
Preview
Text
BAB V.pdf

Download (17kB) | Preview
[img]
Preview
Text
em.pdf

Download (12kB) | Preview

Abstract

Skripsi ini berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Sewa-menyewa Tanah Persawahan di Desa Sungai Upih Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan Menurut Perspektif Fiqh Muamalah”. Adapun latar belakang penelitian ini dilakukan karena Dari hasil penelitian ditemukan bahwa sewa-menyewa atau ijarah di Desa Sungai Upih Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan secara tidak tertulis (saling percaya). Pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa lahan antara pemilik lahan dengan petani padi mempunyai hak dan kewajiban masing- masing. Namun kewajiban dan hak kedua belah pihak terkadang tidak terpenuhi dengan baik, dikarenakan adanya petani yang menyimpang dari perjanjian yang disepakati yaitu tidak membawa hasil panen padinya kekilang yang disepakati. Hal inilah yang menimbulkan ketidak puasan di salah satu pihak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa-meyewa lahan persawahan di desa sungai upih kuala kampar, bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan perjanjian sewa- menyewa lahan di desa sungai upih kuala kampar kabupaten pelalawan Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi persoalan ini tentang “ Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Tanah Persawahan Di Desa Sungai Upih Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan Menurut Perspektif Fiqh Muamalah.” Oleh karena itu penulis tidak akan membahas hal-hal yang tidak berhubungan dengan permasalahan yang telah penulis jelaskan diatas. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (filed research) yang dilakukan di Desa Sungai Upih Kecamatan Kualakpar Kabupaten Pelalawan. Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa-meyewa lahan persawahan di Desa Sungai Upih Kuala Kampar. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa lahan persawahan di Desa Sungai Upih Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, anket, dekumentasi, dan study kepustakaan, dan analisa data dengan menggunakan metode deskriptif dan kualitatif dengan metode penulisan yang digunakan adalah metode deduktif, induktif, deskriptif. Populasi dalam penelitian ini pemilik kilang padi berjumlah sebanyak 21 orang, dan petani penggarap berjumlah sebanyak 145 orang. Oleh karena banyaknya populasi dan keterbatasan penulis untuk meneliti semua populasi tersebut maka pengambilan sampel dari pemilik kilang padi sebanyak 10 orang dan penyewa lahan sebanyak 10 orang teknik pengambilan sampel menggunakan purposive Sampling Menurut penulis bahwa pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa persawahan (ijarah) di Desa Sungai Upih Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan ini belum sesuai dengan hukum Islam, di dalam ajaran Islam telah diatur bagaimana cara bermuamalah yang benar, kedua belah pihak diharapkan saling menguntungkan bukan saling merugikan. Oleh karena itu pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa lahan antara pemilik lahan dan petani padi masi terdapat unsur-unsur ketidak adilan, penginkaran janji, dan keterpaksaan yang disebabkan oleh pihak penyewa maupun yang memberikan sewa apabila pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa ini sesuai dengan syariat Islam, maka hukumnya diperbolehkan (Mubah) tetapi sebaliknya apabila di dalam pelaksanaan maupun akad perjanjian bertentangan dengan hukum Islam maka sangat dilarang dan hukumnya Haram.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: 200 Agama > 290 Agama Selain Kristen > 297 Islam > 297.2 Teologi Islam, Aqaid dan Ilmu Kalam > 297.273 Islam dan Ilmu Ekonomi
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Depositing User: eva sartika
Date Deposited: 12 Sep 2016 08:00
Last Modified: 12 Sep 2016 08:00
URI: http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/7210

Actions (login required)

View Item View Item