Rizatobi Aulia Manurung, tobi (2023) PENERTIBAN WANITA PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI KOTA PEKANBARU BEDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG KETERTIBAN SOSIAL. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
This is the latest version of this item.
|
Text
BAB IV.pdf Download (382kB) | Preview |
|
|
Text
JILID LUX_removed.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview |
Abstract
Pasal 5 Ayat 4 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Dilarang setiap orang yang tingkah lakunya menimbulkan persangkaan akan berbuat asusila/perzinahan dirumah-rumah(gedung, hotel, wisma, penginapan dan tempat-tempat usaha). Fenomena yang terjadi adalah maraknya praktek prostitusi yang dilakukan oleh wanita pekerja seks komersial setiap tahun nya meningkat dan dapat diketahui bahwa seiring meningkatnya angka praktek prostitusi ini sejalan dengan menurunnya kualitas penegakan hukum dalam penertiban yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah penertiban wanita pekerja seks komersial di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial dan faktor penghambat yang dihadapi aparat penegak hukum dalam melakukan penertiban terhadap wanita pekerja seks komersial. Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sosiologis yaitu penelitian hukum yang menganalisa bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan berdasarkan aturan yang berlaku. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dimana dilakukan pengolahan dan analisa data setelah seluruh datanya rampung lalu disimpulkan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah metode induktif, dilakukan berdasarkan penalaran data tertentu yang dianalisis agar dapat disimpulkan dari situasi khusus kepada situasi yang lebih umum. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui terhadap wanita pekerja seks komersial di Kota Pekanbaru sudah dilakukan penertiban namun belum maksimal dalam melakukan penertiban dan rehabilitasi dikarenakan kurangnya kerjasama antara Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegak hukum dengan Dinas Sosial yang seharusnya berperan penting dalam memberikan sosialisasi terhadap wanita pekerja seks komersial yang telah dirazia. Kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum adalah sulitnya melakukan penertiban kebeberapa wilayah yang banyak diketahui adanya wanita pekerja seks komersial yang mana sulitnya akses jalan yang tidak sesuai dengan kendaraan dinas yang berukuran besar dan faktor lainnya adalah yuridis dimana aturan mengenai penertiban wanita pekerja seks komersial ini belum memberikan efek jera terhadap pelakunya. Kata Kunci: Penertiban, Ketertiban Sosial, Wanita Pekerja Seks Komersial.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | 300 Ilmu Sosial > 360 Permasalahan dan Kesejahteraan Sosial |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | fasih - |
| Date Deposited: | 21 Jun 2023 08:48 |
| Last Modified: | 21 Jun 2023 08:48 |
| URI: | http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/71751 |
Available Versions of this Item
-
PENERTIBAN WANITA PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI KOTA PEKANBARU BEDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG
KETERTIBAN SOSIAL. (deposited UNSPECIFIED)
- PENERTIBAN WANITA PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI KOTA PEKANBARU BEDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG KETERTIBAN SOSIAL. (deposited 21 Jun 2023 08:48) [Currently Displayed]
Actions (login required)
 |
View Item |