Dody Muammar Jabbar (2011) PERSETUJUAN PERNIKAHAN WANITA MENURUT PEMIKIRAN IBNU RUSYD. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau.

Preview

Text 2011_201112.pdf Download (554kB) | Preview

Abstract

Perkawinan merupakan transaksi (akad) yang istimewa dalam Islam melebihi transaksi lainnya semisal jual beli. Oleh karenanya ketika akan melakukan perkawinan tersebut perlu pertimbangan yang matang dan pemenuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang mendukung tercapainya tujuan perkawinan. Salah satu ketentuan yang diharapkan dapat membawa kepada tercapainya tujuan perkawinan tersebut adalah adanya persetujuan atau kebebasan anak gadis dalam menentukan calon suaminya. Lebih lanjut tentang adanya persetujuan anak gadis tersebut, ternyata di kalangan fuqaha’ terjadi perbedaan pendapat. Hal ini diindikasikan dengan terpecah mereka kepada dua kubu. Kubu pertama menyatakan bahwa persetujuan hukumnya hanya sekedar sunat, tanpa ada persetujuan pun, perkawinan tetap sah. Sedangkan kubu lain berpendapat persetujuan adalah sesuatu yang menentukan (wajib). Artinya apabila persetujuan tidak ada, maka perkawinan batal alias tidak sah. Pada golongan pertama termasuk imam Syafi‘i yang mana pendapatnya diikuti mayoritas masyarakat Indonesia. Sedangkan di golongan kedua diikuti oleh Ibnu Rusyd yang juga merupakan salah satu tokoh besar dalam dunia Islam. Perbedaan pendapat di antara Ibnu Rusyd dengan mayoritas fuqaha’ merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk membuka tabir bagaimana sesungguhnya pemikiran Ibnu Rusyd tentang persetujuan pernikahan wanita. Disamping itu, untuk menyempurnakan penelitian ini penyusun mencoba menemukan landasan pemikiran Ibnu Rusyd dan metode yang digunakannya dalam mengistinbatkan hukum akan masalah persetujuan pernikahan ini. Dalam hal ini, penulis menggunakan penelitian pustaka (library research), oleh karena itu penyusun dalam mendekati persoalan ini menggunakan metode analisis deskriptif, analisis komparasi, dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Ibnu Rusyd berpendapat bahwa wanita yang diakui izinnya dalam pernikahan adalah wanita dewasa, tidak boleh dinikahkan kecuali dengan persetujuannya, akan tetapi berbeda status hukumnya dengan gadis yang masih kecil. Berdasarkan metode yang digunakan akhirnya bisa dilihat bahwa akar dari perbedaan pendapat diantara Ibnu Rusyd dengan mayoritas fuqaha’ adalah karena Ibnu Rusyd menggunakan mantuq nas yang dikuatkan dengan ‘illat kedewasaan (al-baligh) dalam istinbat hukumnya. Sementara mayoritas fuqaha’ menggunakan mafhum mukhalafah dalam istinbat hukumnya yang dikuatkan dengan memakai ‘illat kegadisan (al-bikr). Penelitian yang dilakukan penyusun juga memberikan jawaban bahwa pendapat Ibnu Rusyd tersebut sejalan dengan perundangan yang berlaku di Indonesia.

Actions (login required)

View Item