Devi Anggraeni, Devi (2023) Prosedur Perizinan Pendirian Toko Obat Ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan di Kecamatan Kerumutan. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text SKRIPSI LENGKAP (KECUALI BAB IV).pdf Download (2MB) | Preview
	Text BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (498kB)

Abstract

Kepemilikan toko obat di Kecamatan Kerumutan ini menarik perhatian penulis karena persyaratan berdirinya toko obat tersebut diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan. Namun hasil prariset yang penulis lakukan diawal dijumpai dengan adanya ketidaksesuaian atas pendirian toko obat di Kecamatan Kerumutan yang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tersebut terhadap hal-hal yang menjadi syarat berdirinya toko obat. Daripada itu peneliti akan melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui prosedur perizinan pendirian toko obat dalam memenuhi persyaratan perizinan toko obat di Kecamatan Kerumutan dan menganalisis faktor yang menjadi penghambat dalam prosedur perizinan pendirian toko obat tersebut yang ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan empiris sosiologis yang dimaksud yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroprasi dalam masyarakat. Adapun penelitian ini dapat dipahami bahwa toko obat di Kecamatan Kerumutan yang tidak sesuai dengan pasal 31 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 yaitu terdapatnya persyaratan utama TTK (Tenaga Teknis Kefarmasian) sebagai penanggungjawab toko obat yang seharusnya ada dalam pemenuhan persyaratan toko obat seperti yang telah ditentukan oleh Peraturan Menteri Kesehatan tetapi belum peneliti jumpai ketika pelaksanaan penelitian di lokasi yang telah ditentukan. Oleh sebab itu, maka terdapatnya ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan toko obat yang berada di Kecamatan Kerumutan. Adapun sebab penghambat dalam prosedur perizinan pendirian toko obat dalam memenuhi persyaratan perizinan toko obat di Kecamatan Kerumutan ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 yaitu persoalan susahnya mencari TTK (Tenaga Teknis Kefarmasian) di wilayah Kecamatan Kerumutan dan terkendala jauhnya pengurusan perizinan yang sebenarnya pengurusan perizinan bisa dilakukan secara online.

Actions (login required)

View Item