Muhammad Qodri (2015) PELAKSANAAN KEWENANGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA PROVINSI RIAU DALAM PENGAWASAN TERHADAP PENYIARAN DI KABUPATEN SIAK (Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text fm.pdf Download (226kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (78kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (68kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (47kB) | Preview
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (60kB)
Preview	Text BAB V.pdf Download (14kB) | Preview
Preview	Text em.pdf Download (19kB) | Preview

Abstract

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah adalah lembaga kontrol proses penyiaran yang berada didaerah provinsi. Lembaga ini ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran tepatnya pada Pasal 7 Ayat 3 menyebutkan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia(KPI) terdiri atas KPI Pusat dibentuk ditingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk ditingkat Provinsi. Keberadaan KPID Riau diharapkan dapat menciptakan penyiaran yang baik serta memiliki nilai edukatif dan juga menciptakan persaingan usaha yang sehat bagi pelaku industri penyiaran, agar dalam menyiarkan programnya lebih mengutamakan pada aturan dan norma baik yang berlaku dalam masyarakat maupun yang diatur oleh pemerintah. Sebagai dasar pembentukannya, seharusnya KPID Riau harus memperhatikan lembaga penyiar yang ada didaerah, tidak hanya mengenai isi siarannya, tetapi juga mengenai keberadaan lembaga penyiar yang ada, karena dengan memperhatikan lembaga tersebut maka akan terlihat bahwa pantaskah atau tidaknya lembaga penyiar tersebut untuk melakukan kegiatan penyiaran. Tidak jelasnya isi siaran yang ditayangkan maupun yang disiarkan oleh media televisi dan radio dikabupaten siak membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kewenangan KPID Riau sebagai lembaga yang sah berdasarkan undang-undang untuk mengawasi dan memberikan sanksi terhadap lembaga penyiar yang tidak mengikuti panduan dan pedoman penyiaran yang telah ditetapkan oleh KPI maupun KPI Daerah, dalam hal ini adalah KPID Riau. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat sosiologis atau Penelitian Hukum Sosiologis dengan cara melakukan survey langsung kelapangan dan mengumpulkan data-data primer berupa wawancara dan mengumpulkan data sekunder yakni berdasarkan sumber yang dapat mendukung data primer berupa peraturan perundang-undangan dan literatur buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Kemudian dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik metode total sampling dimana populasi dan sampel secara keseluruhan adalah sumber data yang dikumpulkan untuk bahan penelitian.

Actions (login required)

View Item