Ardi (2015) PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2009 DI DESA KEBUN LADO KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text fm.pdf Download (152kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (47kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (35kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (72kB) | Preview
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (53kB)
Preview	Text BAB V.pdf Download (8kB) | Preview
Preview	Text em.pdf Download (7kB) | Preview

Abstract

Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan yang mengesahkan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta mempunyai fungsi mengawasi peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa serta keputusan kepala desa tidak menjalankan fungsinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan, seperti dalam hal rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dalam penelitian ini perumusan masalahnya adalah Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Berdasarkan Perda Nomor 1 tahun 2009 di Desa Kebun lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dan Faktor Penghambat dalam Pengawasan terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuansing Metode yang digunakan dalam peneltian ini dilihat dari sudut jenisnya tergolong kedalam jenis penelitian Hukum Sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan yang bertitik tolak pada data primer yakni data yang diperoleh langsung dari Badan Permusyawaratan Desa sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan yang dilakukan melalui pengamatan dan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang ada kaitannya dalam penelitian ini. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat dikemukakan bahwa Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Berdasarkan perda Nomor 1 tahun 2009 di Desa Kebun lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, Pengawasan yang diakukan Oleh badan permusyawaratan desa didesa kebun lado, dirasakan tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, pengawasan hanya dalam bentuk meminta laporan pertanggungjawaban dari kepala desa, meskipun begitu tidak ada tindak lanjut dari hasil pengawasan terhadap laporan pertanggungjawaban kepala desa apabila laporan pertanggungjawaban tersebut dianggap bermasalah atau tidak dapat diterima, Faktor Penghambat dalam Pengawasan terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuansing adalah karena faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai atau bahkan minim, ditambah hubungan yang kurang harmonis antara badan Permusyawaratan desa dengan perangkat desa disebabkan munculnya ego sektoral yang menimbulkan ketidak percayaan antara kedua belah pihak.

Actions (login required)

View Item