Ahmad Nadhori (2015) PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH DI KECAMATAN BUNGURAN BARAT SEDANAU KABUPATEN NATUNA. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text fm.pdf Download (211kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (40kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (47kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (65kB) | Preview
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (82kB)
Preview	Text BAB V.pdf Download (18kB) | Preview
Preview	Text em.pdf Download (17kB) | Preview

Abstract

Penerapan Pajak Air Tanah merupakan hal yang cukup sulit untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat yang menggunakan air tanah sebagai usaha, karena setiap penggunaan air tanah sebagai usaha merupakan hal yang masih memerlukan sosialisasi yang intensif bagi masyarakat agar mengerti dan memahami akan arti penting pajak tersebut untuk pembangunan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak air tanah di Kabupaten Natuna, apa hambatan dalam pemungutan pajak air tanah di Kabupaten Nartuna, dan bagaimanakah penyelesiaan terhadap pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 di Kabupaten Natuna. Dilihat dari jenisnya penelitian ini adalah penelitian Hukum Sosiologis tentang Pemberlakuan Hukum yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah khususnya pajak air tanah di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, artinya menjelaskan dan menggambarkan secara rinci tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011, kendala dalam pemungutan pajak, serta penyelesaian pelanggaran dalam pembayaran pajak yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna. Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2011 dilakukan dengan cara melakukan pemungutan pajak terhadap pengambilan atau pemanfaatan air tanah untuk usaha, seperti tempat cucian mobil/motor, restoran/rumah makan dan sebagianya, dilakukan melalui Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), sebesar 20% (dua puluh) persen dari nilai perolehan air tanah berdasarkan pertimbangan terhadap faktor yang berhubungan dengan pengaruh pemanfaatan air tanah tersebut, sesuai Pasal 42 dan 43 Perda Nomor 1 Tahun 2011. Apabila wajib pajak terlambat melakukan pembayaran maka dikenai denda sebesar 2% (dua) persen setiap bulan keterlambatan. Hambatan dalam pemungutan pajak air tanah antara lain adalah, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, kurang transparannya wajib pajak, kurangnya sosialisasi dari instansi terkait sehingga wajib pajak kurang mengetahui, bahwa ia harus melakukan pembayaran terhadap pajak air tanah yang mereka gunakan. Kemudian membayar yang tidak sesuai dengan tagihan, terlambat membayar pajak, serta tidak membayar pajak sama sekali. Penyelesaian terhadap pelanggaran pembayaran pajak air tanah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna dengan cara memberikan surat teguran kepada wajib pajak, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari wajib pajak harus segera melunasi pajak yang terhutang. Penyelesaian terhadap pembayaran pajak air tanah ini lebih kepada memberikan kesempatan dengan memberikan tenggang waktu, sebagaimana yang dijelaskan dalam Perda.

Actions (login required)

View Item