Fajri (2015) PROSEDUR PELABELAN PRODUK PANGAN DITINJAU MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 1999. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text fm.pdf Download (170kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (49kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (37kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (67kB) | Preview
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (129kB)
Preview	Text BAB V.pdf Download (11kB) | Preview
Preview	Text em.pdf Download (22kB) | Preview

Abstract

Dalam pengertian label pangan yang tercantum pada pasal 1 (3) dari PP No. 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan label pangan adalah : setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau ditempelkan pada atau merupakan bagian kemesan pangan. Dari pengertian label pangan diatas dapat diketahui bahwa dalam didalam label itu termuat informasi. Merupakan hak konsumen untuk mengetahui informasi yang benar, jelas dan jujur terhadap suatu produk pangan. Akan tetapi yang disayangkan masalah label khususnya label pangan kurang mendapatkan perhatian dari konsumen maupun pelaku usaha padahal label memegang peran penting dalam upaya perlindungan konsumen. Tidak adanya informasi yang benar jelas dan jujur yang seharusnya tercantum dalam label dapat menyesatkan konsumen dan bisa berakibat hukum pada pelaku usaha untuk bertanggung jawab apabila sampai merugikan konsumen. Atas dasar diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian/mengakaji apakah pelabelan produk pangan sebagaimana yang diatur dalam pasal PP. No. 69 Tahun 1999 telah memenuhi asas – asas perlindungan konsumen dan apa akibat hukum dari informasi yang tidak benar, jelas dan jujur dalam label khusunya label pangan. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian sikripsi ini yaitu penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang menempatkan pada data sekunder yang terdiri dari sumber bahan hukum primer. Sekunder dan tersier. Pengumpulan bahan hukum diawali dengan inventerasi dengan pengoleksian dan pengorganisasian bahan hukum. Analisa bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan ruang lingkup yang luas (komprenhensif ). Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa peraturan produk pangan sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah no. 69 tahun 1999 belum memenuhi asas-asas perlindungan hukum konsumen, dan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan label pangan oleh pelaku usaha dapat dikenakan tanggung jawab administrasi, perdata maupun pidana.

Actions (login required)

View Item