Ady Atman (2015) TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN PEGAWAI HONORER PEMERINTAH YANG DI ANGKAT PASCA KELUARNYA PP NO.48/2005. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text fm.pdf Download (175kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (62kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (63kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (34kB) | Preview
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (58kB)
Preview	Text BAB V.pdf Download (14kB) | Preview
Preview	Text em.pdf Download (18kB) | Preview

Abstract

Keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sekaligus memberikan larangan terhadap pengangkatan tenaga honorer dan sejenisnya setelah peraturan pemerintah itu keluar. Namun, dalam kenyataannya kemudian tetap terjadi pengangkatan tenaga honorer oleh berbagai instansi pemerintah, terutama di daerah. Larangan mengangkat tenaga honorer sebagaimana dimuat dalam PP No.48/2005 itu membuat tenaga honorer yang tetap diangkat tidak memiliki kedudukan dan perlindungan hukum yang jelas. Dari latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini menetapkan dua masalah pokok, yaitu: Bagaimana kedudukan dan perlindungan hukum bagi tenaga honorer pemerintah dan Bagaimana implikasinya terhadap pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil. Untuk menjawab masalah tersebut, maka dilakukan penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan memanfaatkan dan meneliti data sekunder atau bahan pustaka yang meliputi bahan hukum primer berupa Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kemudian data tersebut dianalisis secara yuridis kualitatif, artinya tanpa menggunakan rumus, akan tetapi disajikan dalam bentuk uraian dan konsep. Akhirnya dari penelitian ini disimpulkan bahwa tenaga honorer dan sejenisnya berkedudukan sebagai pegawai tidak tetap pemerintah sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang mana kemudian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) disebut dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Perlindungan hukum tenaga honorer dan sejenisnya terdiri dari perlindungan hukum dalam bidang publik dan perlindungan hukum dalam bidang keperdataan. Dalam bidang publik, terdiri dari perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif berupa upaya administratif yang terdiri dari keberatan dan banding administratif, sedangkan perlindungan hukum represif ditempuh melalui peradilan administrasi/peradilan tata usaha negara. Dalam bidang keperdataan, ditempuh melalui peradilan umum. Kemudian Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku saat ini, pasca diangkatnya seluruh tenaga honorer yang diangkat sebelum tahun 2005 menjadi CPNS, tidak ada jaminan tenaga honorer yang diangkat setelah tahun 2005 akan diangkat secara otomatis menjadi CPNS.

Actions (login required)

View Item