Reva Riswan (2015) PENDIRIAN YAYASAN DI KOTA PEKANBARU DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text fm.pdf Download (141kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (81kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (56kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (60kB) | Preview
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (137kB)
Preview	Text BAB V.pdf Download (18kB) | Preview
Preview	Text em.pdf Download (17kB) | Preview

Abstract

Penilitian yang penulistulisinidilatarbelakangiolehpengamatanpenulisterhadapbanyaknyayayasan yang berdiri di Kota Pekanbarusesuaidenganjudulnyapenulisyaitu‘’PENDIRIAN YAYASAN DIKOTA PEKANBARU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN”Pendirianyayasantersebutharusdidaftarkan di MentriHukumdan Ham yang didaftarkanolehNotaris. Dari Latarbelakangdiatas,Permasalahan yang ditelitiadalahBagaimanaPendirianyayasanberdasarkanundang-undangNomor 28 Tahun 2004 Tentangyayasan di Kota Pekanbaru. ApakahHambatan yang terjadiDalamPendirianyayasandanBagaimanaupayaMengatasihambatan yang terjadiDalamPendirianyayasan.Penilitianinibertujuanuntukmengatasisupayatidakadalagiyayasan yang tidakmendaftarkanyayasannyakepadaMentriHukumdanHakAzaziRepublik Indonesia.DalamPenelitianinijenisPenilitian yang digunakanyaituPenelitianHukumSosiologis,dengancaraPenelitiansurvaiartinyasuatuPenelitian yang dilakukanpenulissecaralangsungkelapanganuntukmemperolehinformasi. SedangkanapabiladilihatdarisifatPenelitianinimenggunakansifatdeskriftifartinyapenelitianinidapa tmenggambarkanatausecarajelastentangapa yang menjadiRumusanMasalahdalampenelitian. Adapun yang menjadiPopulasidalamPenelitianiniadalah : 1 (Satu) Orang Kepala Kantor Wilayah KementerianHukum Dan HakAsasiManusiaRepublik Indonesia Provinsi Riau,10(sepuluhPuluh) Orang Notaris di Pekanbaru, 50Orang Yayasan yang didirikan sebelum berlaku undang-undang Nomor 28 tahun 2004 di Kota Pekanbaru. Adapun yang menjadiSampel dalampenelitianiniadalah : 1 (satu) orang Kepala Kantor Wilayah KementerianHukum Dan HakAsasiManusiaRepublik Indonesia ditetapkan dengan metode sensus, 5 (Lima) orang Notaris di Pekanbaru ditetapkan dengan metode purposive Samplingdan5 (lima) orang ketua yayasan yang didirikan sebelum undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 ditetapkan dengan metode purposive Sampling. Dari PenelitianinidapatdisimpulkanbahwaPendirianyayasanDi Kota PekanbaruDitinjau Dari Undang-UndangNomor 28 Tahun 2004 TentangyayasanDikotaPekanbaruyaituDengancaraMengajukanNamayayasan yang akandidirikankepadaNotaris,kemudianNotarisMengajukanKepadaMentriHukumdanHakAsasiManusiaRepublik Indonesia. ApabilatidakadapersamaanNamaYayasan,MakaPendiriyayasansudahbisaMendirikanYayasanters ebut. Faktor Penyebab Yayasan yang tidak mendaftarkan kepada Mentri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesiayaitu tidak lengkapnya syarat-syarat untuk melakukan pengesahan sebagai badang hukum seperti tidak jelasnya asal usul harta kekayaan yayasan, tidak jelas yayasan masih mempunyai atau menjalankan kegiatan yayasan, Banyaknya pengurus yayasan yang sudah Meninggal Dunia serta tidak jelasnya keabsahan harta yayasan.

Actions (login required)

View Item