Mohd. Iqbal Nanda Putra, Iqbal (2023) PENGAWASANGUBERNUR TERHADAP PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN/KOTA (STUDI KASUS DI BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text (SKRIPSI GABUNGAN) SKRIPSI GABUNGAN.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (441kB)

Abstract

Penulisan Skripsi dilatarbelakangi karena adanya 3143 Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang dibatalkan dan 85 di antaranya adalah Perda Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang turut serta dibatalkan. Kewenangan pembatalan peraturan daerah Kabupaten/Kota oleh Gubernur adalah sebagai bentuk pelaksanaan asas tugas pembantuan dalam konsep otonomi daerah sebagai satu sistem dalam Negara Kesatuan. Kemudian kewenangan tersebut berubah setelah dibacakannya dua Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016, di mana Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kewenangan pembatalan tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kewenangan pembatalan tersebut adalah milik Mahkamah Agung. Adapun rumusan masalah penelitian ini ialah Bagaimana Pengawasan Gubernur terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau dan Apa Faktor Penghambat Pengawasan Gubernur terhadap produk hukum daerah Kabupaten/Kota melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Metode Penelitian ini ialah penelitian hukum sosiologis, penelitian yang dilakukan dengan mengadakan indentifikasi pelaksanaan hukum dan melihat efektivitas hukum ini di dalam masyarakat. Dalam penelitian ini Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan Teknik Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan secara induktif. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa Kewenangan Pengawasan Gubernur terhadap Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor: 56/PUU-XIV/2016 bahwa Pengawasan Pemerintah yang berupa Hak membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota telah bergeser dari Kewenangan Pengawasan represif yang tidak dapat lagi melakukan Kewenangan Executive Review dan hanya dapat melakukan pengawasan preventif melalui Executive Preview yang hanya sebatas melakukan Fasilitasi dan Evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan Faktor penghambat dalam Pengawasan Gubernur yang di lakukan oleh Biro Hukum diantaranya: (i) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lambat dalam penyampaian Rancangan Peraturan Daerah, (ii) Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam melakukan Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan (iii) Kurangnya Sanksi Tegas untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Actions (login required)

View Item