Alfian Nashuha, Alfian (2023) REALISASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 50 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PELABUHAN LAUT DI TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text (SKRIPSI GABUNGAN) SKRIPSI GABUNGAN.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (470kB)

Abstract

Penelitian ini berangkat dari latar belakang kurang maksimalnya peran Kesyahbandaran dan Pelindo sebagai jasa kepelabuhanan dalam merealisasikan peraturan Menteri Pehubungan Nomor 50 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan laut yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penilitan ini adalah bagaimana Realisasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2021 tentang penyelenggaran Pelabuhan Laut Di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, serta Tinjauan Fiqh Siyasah dalam Merealasasikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut Di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Tujuan penilitian ini adalah untuk mengatahui bagaimana Realisasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir serta ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah. Jenis Penilitian ini adalah penilitian lapangan (field research) yaitu penilitian yang pengumpulan datanya dilakukan dilapangan yang diperoleh dari informen dan objek penilitian. Hasil dari penilitian ini adalah menunjukan bahwasanya Realisasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan laut di Tembilahan dikatakan cukup terealisasikan namun belum maksimal. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya pelayanan yang diberikan oleh jasa kepelabuhanan seperti kurangnya tempat duduk bagi penumpang dipelabuhan, keterbatasan jalur keluar dan masuk penumpang menuju kapal, kurang kelestarian lingkungan Pelabuhan, dan kurangnya pelayanan yang diberikan pegawai didalam pengawasan Pelabuhan. Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah hal ini sejalan dengan Siyasah Dusturiah. Dimana masyarakat merupakan tanggung jawab dari seorang pemimpin. Pemimpin harus menciptakan kemaslahatan kepada masyarakat dengan menjalankan amanah yang diberikan dengan baik.

Actions (login required)

View Item