Hafizul Amin (2011) STUDI UNDANG-UNDANG NO. 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau.

Preview

Text 2010_201138.pdf Download (439kB) | Preview

Abstract

Skripsi ini berjudul “Studi Undang-Undang No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat”, pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah apa saja muatan pasal 12 ayat 1 Undang-undang pengelolaan zakat tentang pengambilan harta zakat yang diberi tahu terlebih dahulu oleh muzakki, dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang pengambilan harta zakat yang diberi tahu oleh muzakki, serta analisa terhadap pengambilan harta zakat yang diberi tahu terlebih dahulu oleh muzakki. Sedangkan tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui muatan pasal 12 ayat 1 Undang-undang pengelolaan zakat tentang pengambilan harta zakat yang diberi tahu terlebih dahulu oleh muzakki, dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang pengambilan harta zakat yang diberi tahu oleh muzakki, serta analisa terhadap pengambilan harta zakat yang diberi tahu terlebih dahulu oleh muzakki. Dalam mengulas dan memahami persoalan tersebut, penulis dalam mengumpulkan data menggunakan metode penelitian perpustakaan (Library Research), sebagaimana bahan primer dalam penulisan ilmiah ini adalah Kitab Undang-Undang No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan sebagai penunjang dalam penulisan ini penulis mencari literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode deduktif dan diskriptif analitik, dengan teknik analisa data menggunakan metode Content Analisa. Setelah penulis mengkaji dan menelaah pasal 12 ayat 1 undang-undang tentang pengelolaan zakat terhadap pengambilah harta zakat yang diberi tahu terlebih dahulu oleh muzakki. Penulis melihat bahwa penyaluran harta zakat berdasarkan ayat ini, yang dengan sendirinya menegaskan bahwa zakat bersifat sukarela. Badan Amil Zakat juga sangat pasif. Andaikan ia aktif mengumpulkan zakat, maka ia harus atas dasar pemberitahuan muzakki. Dengan kata lain, Badan Amil Zakat tidak bisa mengambil langsung jika tidak ada persetujuan dari muzakki. Kontradiksi ini merupakan satu contoh kekurangan undang-undang zakat dan perlu segera mendapatkan perbaikan. Berarti Undang-Undang tersebut tidak memiliki kekuatan memaksa untuk mengambil zakat dari muzakki, dan tidak disebutkan tentang sanksi terhadap muzakki yang tidak membayar zakat, yang mengakibatkan pelaksanaan zakat tidak bisa efektif dalam pengumpulan harta zakat. Ditinjau dari hukum Islam, pengelolaan zakat menurut Undang-Undang No 38 Tahun 1999 mempunyai sisi positif dan merupakan suatu peningkatan dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia khususnya dalam masalah pengelolaan zakat. Namun, masalah wajib zakat (muzakki) yang tertera di dalam undang-undang tersebut harus ditegaskan kembali. Dan bagi yang tidak mengeluarkan zakat harus dikenakan sanksi atau hukuman, hal ini terlihat banyaknya ayat Al-Qur’an dan hadits Rasulullah yang menjelaskan tentang ancaman atau hukuman terhadap muzakki yang tidak mengeluarkan zakat, baik itu ancaman di dunia maupun ancaman di akhirat.

Actions (login required)

View Item