Rodhiyatus Shofiya (2015) TANGGUNG JAWAB PEJABAT LELANG KELAS II DALAM PELAKSANAAN LELANG NON-EKSEKUSISUKARELA DI KOTA PEKANBARU. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text fm.pdf Download (200kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (73kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (30kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (83kB) | Preview
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (64kB)
Preview	Text BAB V.pdf Download (17kB) | Preview
Preview	Text em.pdf Download (16kB) | Preview

Abstract

Lelang Non Eksekusi Sukarela merupakan lelang yang dilaksanakan atas permintaan pengusaha atau masyarakat yang menginginkan barang nya untuk dijual secara lelang. Lelang Non Eksekusi Sukarela dilaksanakan dihadapan Pejabat Lelang Kelas II yang mempunyai tugasmembuat Risalah Lelang dan bertanggung jawab terhadap legalitas formal subjek dan objek lelang. Namun dalam prakteknya ternyata masih terdapat kelalaian-kelalaian yang dilakukan oleh Pejabat Lelang tersebut. Hal tersebut tentunya berkaitan dengan kerugian yang mungkin di derita pembeli selaku pihak ketiga. Dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana tanggung jawab Pejabat Lelang Kelas II dalam pelaksanaan lelang Non Eksekusi Sukarela di kota Pekanbaru dan siapakah pihak yang bertanggung jawab terhadap kerugian pihak ketiga dalam pelaksanaan lelang tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah apa saja tanggung jawab Pejabat Lelang Kelas II dalam pelaksanaan Lelang Non Eksekusi Sukarela tersebut dan siapa saja pihak yang bertanggung jawab terhadap kerugian pihak ketiga. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yang dilakukan di Kota Pekanbaru yang bersifat deskriftif kualitatif. Sebagai alat pengumpul data digunakan observasi, wawancara, dan studi kepustakaan dengan tehnik penarikan sampel menggunakan random sampling dan analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pejabat Lelang Kelas II hanya bertanggung jawab terhadap legalitas formal dokumen subjek dan objek lelang dan tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran materilnya. Sedangkan untuk kebenaran materil dari objek lelang maupun isi dokumen lelang tersebut menjadi tanggung jawab penjual/ pemilik barang, sehingga apabila terjadi gugatan perdata mengenai dokumen kepemilikan barang ataupun keadaan fisik barang, maka penjual/ pemilik barang lah yang bertanggung jawab. Pengecualian untukketidak absahan suatu Risalah Lelang, maka pembeli dapat mengajukan gugatan perdata kepada Pejabat Lelang Kelas II selaku Pejabat yang membuatnya.

Actions (login required)

View Item