INDRA GUNAWAN, - (2023) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN PENGAMBILAN ORGAN TUBUH SATWA YANG DILINDUNGI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text kecuali bab 4.pdf Download (5MB) | Preview
	Text (BAB IV) bab 4.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh diaturnya ketentuan pasal 21 mengenai larangan terhadap Satwa Yang Dilindungi. Kasus yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu merupakan tindak kejahatan yang melanggar ketentuan pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Permasalahan dari penelitian ialah bagaimana penegakan hukum terhadap tindakan pengambilan organ tubuh satwa yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta apa saja faktor yang menyebabkan masyarakat di wilayah Kabupaten Rokan Hulu masih saja melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindakan pengambilan organ tubuh satwa yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan faktor yang menyebabkan masyarakat di wilayah Kabupaten Rokan Hulu melanggar ketentuan pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Metode penelitian ini menggunakan metode hukum sosiologis dengan melihat fakta maupun kenyataan yang dilakukan terjun langsung ke lapangan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat serta menggunakan analisis data dan pendekatan efektivitas hukum dalam pengumpulan datanya. Hasil penelitian yang didapatkan peneliti menunjukkan bahwa Penegakan hukum terhadap tindakan terhadap satwa yang dilindungi tidak digunakan secara efektif oleh tim Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau dan Gakkum wilayah II Riau dengan hanya memberikan peringatan berupa surat pernyataan peringatan yang di tanda tangani perwakilan ke lima pelaku agar tidak mengulang perbuatan terlarang itu lagi. keputusan yang diberikan tidak sesuai yang disebutkan dalam Pasal 40 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam ketentuannya disebutkan bahwa pelaku seharusnya dikenakan sanksi berupa ancaman pidana dan denda yang telah ditentukan. serta beberapa faktor disebabkan karena adanya faktor sosialisasi, faktor kesadaran hukum dalam masyarakat, faktor konflik antara satwa dengan manusia, faktor kerjasama antara masyarakat dengan pihak yang berwenang, dan faktor penegakan hukum.

Actions (login required)

View Item