DARMA PUTRI, - (2023) PEMENUHAN HAK-HAK TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG BERAKIBAT KEHAMILAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 YANG DIBERIKAN OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA PEKANBARU. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text kecuali bab 4.pdf Download (4MB) | Preview
	Text (BAB IV) bab 4.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya fenomena kasus tindak pidana pemerkosaan yang berakibat kehamilan di Kota Pekanbaru, kemudian hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh korban namun hak tersebut tidak didapatkan oleh korban. Korban tindak pidana pemerkosaan memiliki hak-hak yang wajib ditegakkan. Dari rasa sakit hati, penderitaan, ketakutan dan berbagai macam dampak buruk yang menimpa dirinya setelah tindakan tersebut dilakukan. Korban tidak boleh diabaikan sendirian memperjuangkan nasib yang menimpanya. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) sebagai lembaga yang melakukan penanganan terhadap korban kekerasan seksual memiliki peran penting terhadap maraknya kasus pemerkosaan. Rumusan masalah bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana pemerkosaan yang berakibat kehamilan dan apa saja kendala unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan yang berakibat kehamilan. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis. Adapun lokasi penelitian yaitu Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPT PPA Jl. Dagang, Kota Pekanbaru, Riau dengan menggunakan metode pengumpulan data yakni observasi, wawancara dan kuisioner. Hasil penelitian menyimpulkan bahwasanya korban belum mendapatkan perlindungan hukum, hak hak yang seharusnya korban dapatkan namun tidak didapatkan hak rehabilitasi terhadap korban seperti yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual kemudian untuk kenyamanan korban terhadap fasilitas kesehatan dan juga ruangan khusus korban tidak merasa nyaman, kemudian untuk pelayanan psikologi terhadap korban juga masih kurang serta sarana dan prasarana yang masih kurang memadai.

Actions (login required)

View Item