GUSHAIRI, - (2023) REKONSTRUKSI REGULASI TENTANG PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI BEBERAPA PENGADILAN AGAMA DI PROVINSI RIAU). Disertasi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf Download (10MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (10MB)

Abstract

ABSTRAK Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah ketidakefektifan dan kurang terlaksanananya pemenuhan nafkah anak pasca perceraian oleh ayah kandungnya di Provinsi Riau pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian yang terjadi pada tahun 2020 di Provinsi Riau, hambatan-hambatan dalam penerapan putusan Pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama di Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah objek penelitian guna memperoleh data yang berhubungan dengan pelaksanaan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Provinsi Riau pada tahun 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 55 informan yang diwawancarai, pada prakteknya di Provinsi Riau pada tahun 2020, 9,1 % mantan suami masih rutin memberikan nafkah kepada anaknya, 30,9% sudah tidak rutin memberikan nafkah kepada anaknya, dan 60% tidak bertanggung jawab untuk membayar nafkah kepada anaknya pasca perceraian dengan berbagai alasan, termasuk bagi PNS, anggota Polri/TNI, maupun Karyawan BUMN/Swasta. Sementara itu, alasan yang menjadi penyebab tidak bisa dilaksanakan putusan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian karena dalam proses pengajuan perkara tidak mencantumkan nafkah anak, masih lemahnya mediator dalam proses mediasi, dan lemahnya proses eksekusi pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Adapun faktor penyebab seorang ayah tidak memberikan nafkah kepada anaknya pasca perceraian disebabkan karena mantan suami tidak memiliki penghasilan yang tetap, mantan suami sudah menikah lagi dengan wanita lain, mantan suami tidak diketahui lagi keberadaannya, serta kurangnya komunikasi antara ayah dengan anaknya serta enggan untuk membayar nafkah anak. Rekonstruksi regulasi hak nafkah anak pasca perceraian dapat dilakukan, baik dari sisi perubahan substansi hukum berupa perubahan tentang pengajuan gugatan nafkah anak, adanya aturan yang mengikat terkait pembayaran nafkah anak, dan perubahan undang-undang tentang perubahan besaran pembayaran nafkah anak, dari segi perubahan struktur hukum berupa meningkatkan peran mediator dalam menentukan nafkah anak pasca perceraian dan membentuk lembaga yang konsen dalam pembayaran nafkah anak, serta dari segi budaya hukum berupa peningkatan kesadaran dan komunikasi ayah dengan anaknya, kesadaran hukum bagi advokat untuk nafkah anak, dan melibatkan kerabat ayah dalam memberikan nafkah. Kata kunci; Rekonstruksi, nafkah anak, dan perceraian

Actions (login required)

View Item