Cintya Vebryna Wati, Cintya (2023) IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NO 14 TAHUN 2020 TENTANG TATA KELOLA RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN ATAU KEBERSIHAN DI HOTEL BINTANG TIGA PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (645kB)
Preview	Text (SKRIPSI GABUNGAN) SKRIPSI GABUNGAN.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru No 14 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Retribusi Pelayanan Persampahan Atau Kebersihan di Hotel Bintang Tiga Pekanbaru Menurut Perspektif Fiqh Siyasah Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh pengelolahan sampah dan retribusi yang tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang. Adapun tujuan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Rertibusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Hotel Bintang Tiga kota Pekanbaru dan untuk mengetahui bagaimana penerapannya ditinjau menurut perspektif fiqh siyasah. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa permasalahan, seperti permasalahan tata kelola rertibusi pelayanan persampahan/kebersihan di hotel bintang tiga kota pekanbaru, serta apa saja faktor penghambat dan pendorong terjadinya Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2020. Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum sosiologis (kualitatif). Dengan beberapa teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi (usaha pengumpulan data untuk mendapatkan dokumen, berupa foto, video, dan rekaman suara). Dari hasil penilitian yang penulis dapatkan, maka penulis memperoleh jawaban bahwasanya Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2020 tidak terimplementasikan di hotel bintang tiga kota Pekanbaru dan ada beberapa faktor penghambat dan pendorong dalam implementasi penerapan peraturan tersebut. Tinjauan fiqh siyasah adalah peraturan walikota sudah menjawab kebutuhan masyarakat dan peraturan tersebut diterapkan pihak yang ditunjuk oleh pemerintah (DLHK) akan tetapi terdapat kendala akibat kurangnya pengawasan kedisiplinan dari pemerintah, yang dalam fiqh siyasah hal ini tidak dibolehkan.

Actions (login required)

View Item