Riki Putro Dedi Dwiyatno, Riki (2022) EKSEKUSI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU DENGAN MENGEDEPANKAN PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA (ASSET RECOVERY) DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text (SKRIPSI GABUNGAN) SKRIPSI GABUNGAN.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (609kB)

Abstract

Eksekusi Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru Dengan Mengedepankan Pengembalian Kerugian Negara (Asset Recovery) Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan eksekusi tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Pekanbaru dengan mengedepankan upaya pengembalian kerugian keuangan negara (Asset Recovery) dan untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan eksekusi tindak pidana korupsi dengan mengedepankan upaya pengembalian kerugian keuangan negara (Asset Recovery). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris menekankan pada pentingnya langkah-langkah observasi, pengamatan, analisis yang bersifat empiris atau yang dikenal dengan social-legal research. Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan cara menggambarkan dan menjelaskan sesuai dengan fakta penelitian yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Nomor 295, Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Hasil dari penelitian ini adalah eksekusi tindak pidana korupsi dengan mengedepankan pengembalian kerugian negara (asset recovery) dilakukan sesuai ketentuan pada Pasal 17, Pasal 18, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 38C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diiringi dengan kualitas penegak hukum, saran prasarana yang mencukupi, dukungan budaya dan masyarakat Kota Pekanbaru yang turut menjadi faktor keberhasilan pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi sekaligus bertujuan untuk mewujudkan maqasid syariah. Yaitu perlindungan terhadap jiwa (hifds an-nafs), perlindungan terhadap akal (hifdz al-aql), perlindungan terhadap keturunan (hifdz an-nasab), dan perlindungan terhadap harta (hifdz al-mal).

Actions (login required)

View Item