MUHAMMAD ISKANDAR, - (2023) PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT SECARA MUFAKAT OLEH LEMBAGA KERAPATAN ADAT NAGARI DI KENAGARIAN TALANG MAUR KOTA PAYAKUMBUH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH SUMATERA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG TANAH ULAYAT DAN PEMANFAATANNYA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text kecuali bab 4.pdf Download (7MB) | Preview
	Text (BAB IV) bab 4.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Daerah Sumatera Barat terkenal dengan tanah ulayat yang bermakna tanah yang diberikan secara turun-temurun yang mana tanah tersebut dipergunakan untuk mata pencaharian masyarakat, biasanya tanah ulayat ini berupa tanah yang diatasnya ada tanaman seperti padi, cokelat dan sawah, tanah ulayat memang dijadikan sumber mata pencaharian bagi masyarakat setempat namun tak jarang pula tanah ulayat tersebut menjadi sengketa akibat adanya pelanggaran perjanjian oleh salah satu pihak biasanya pihak penerima gadai ulayat tersebut, sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya menjelaskan bahwa setiap permasalahan yang terjadi di tanah Minangkabau maka yang berwenang menyelesaikannya adalah Lembaga Kerapatan Adat Nagari. Kenyataannya justru berbanding terbalik masih banyak masyarakat yang tidak menyelsaikan permasalahan di KAN karena stigma masyarakat yang mengira bahwa putusan KAN tersebut tidak inkrah dan tidak adil, maka jelas law in action dan law in book tidak relevan. Tujuan dari penelitian ini untuk Pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah ulayat berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, serta untuk mengetahui faktor kendala tingkat kepercayaanmasyarakat Talang Maur terhadap Lembaga Kerapatan Adat Nagari dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat. Metode Penelitian ini bersifat sosiologis yakni melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan analisis kualitatif serta penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa secara Mufakat Oleh KAN berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfatannya belum berjalan efektif hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang memilih jalur Litigasi daripada Non Litigasi yang di pandu oleh Pemangku Adat. Sedangkan faktor kendala diantaranya: (i) prosedur yang berbelit-belit, (ii) keputusan dinilai tidak adil, dan ; (iii) tegang waktu yang terlalu lama dalam proses peradilan di Lembaga Kerapatan Adat Nagari. Kata Kunci: Pelaksanaan, Sengketa, Ulayat.

Actions (login required)

View Item