ARIHAN SALEH SAPUTRA, - (2023) ANALISIS YURIDIS PASAL 47 UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA AKTIF MENJADI KEPALA DAERAH (STUDI KASUS BUPATI KABUPATEN SERAM BARAT PROVINSI MALUKU). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN SKRIPSI KECUALI BAB IV.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Arihan Saleh Saputra, (2023): Tinjauan Yuridis Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Menjadi Kepala Daerah (Studi Kasus Bupati Kabupaten Seram Barat Provinsi Maluku). Permasalahan pada skripsi ini dilatarbelakangi pada pasal 47 undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Bagaimana Tinjauan Yuridis pasal 47 Undang-undang nomor 34 tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, dan apa dampak hukum dari penunjukan Tentara Nasional Indonesia aktif menjadi penjabat kepala daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana tinjauan yuridis pasal 47 undang-undang nomor 34 tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, dan mengetahui apa dampak hukum dari penunjukan Tentara Nasional Indonesia aktif menjadi penjabat kepala daerah. Penelitian ini berbentuk studi kepustakaan (library research) dan merupakan penelitian hukum yuridis normatif yaitu mengacu pada norma-norma hukum. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknis analisa data tersebut menerapkan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan kasus (Case Approach) dengan penarikan kesimpulan mengguakan metode deduktif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pada pasal 47 ayat (1) undang-undang nomor 34 tahun 2004, prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Merujuk pada keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 113.81-1164 Tahun 2022 tentang pengangkatan Brigadir Jendral Andi Chandra As’aduddin sebagai Bupati Seram Bagian Barat Maluku, telah bertentangan dengan Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang mana seorang TNI aktif tidak dapat menduduki jabatan sipil kecuali telah pensiun atau mengundurkan diri sebagai anggota TNI. Karena kejadian tersebut hal ini menyebabkan hilangnya profesionalisme Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan dan keamanan negara karena terjun ke ranah politik praktis. disamping itu perlu adanya penjelasan peraturan pelaksana tentang penunjukan penjabat kepala daerah pada masa transisi dalam bentuk peraturan perundang undangan. Perlu juga menjelaskan tempat dan posisi TNI dalam politik saat ini secara lebih jelas dalam kendali otoritas sipil.

Actions (login required)

View Item