Vyona Devi Arumsa, Vyona (2023) LEGALITAS USAHA INDUSTRI KAYU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107 TAHUN 2015 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI DI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text (SKRIPSI GABUNGAN) SKRIPSI GABUNGAN.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (362kB)

Abstract

Berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 yang berbunyi: “Setiap kegiatan usaha industri wajib memiliki IUI”. Namun kenyataannya, menurut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu hanya 9 usaha industri kayu yang memiliki Izin Usaha Industri dari 12 usaha industri kayu di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Adapun rumusan masalah penelitian ini ialah Bagaimana legalitas izin usaha industri kayu berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dan Apa kendala dalam mendapatkan legalitas izin usaha industri kayu di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian sosiologis yuridis yaitu penelitian lapangan yang menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yakni melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan secara induktif. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui, bahwa , masih terdapat 3 usaha industri yang belum memiliki Izin Usaha Industri. Adanya Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI) tersebut usaha akan tenang dalam menjalankan usahanya karena surat izin tersebut sebagai dasar hukum untuk melakukan perbuatan hukum dalam dunia industri. Kendala yang dialami oleh pelaku usaha dalam mendaftarkan usaha industrinya ialah karena malas mengikuti persyaratan yang menurut pelaku usaha merepotkan seperti belum terpenuhnya jumlah tenaga kerja, atau kelompok indutri yang belum sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Actions (login required)

View Item