HARLIU ANDIANSYACH HARAHAP, - (2022) Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Atas Kelalaian Pemilik Hewan Peliharaan Berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Studi Kasus Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan). Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (362kB)
Preview	Text TANPA BAB IV.pdf Download (4MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Harliu Andiansyach Harahap Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Atas Kelalaian Pemilik Hewan Peliharaan Berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Studi Kasus Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan) Dari dahulu kala hingga saat ini terdapat banyak sekali orang yang memelihara hewan peliharaan, dengan memelihara hewan dapat membentuk ikatan emosional dan makna khusus terhadap hewan peliharaan yang dimiliki. Namun, dalam memelihara hewan peliharaan tidak jarang dapat menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar dikarenakan pemiliknya yang membiarkan hewan miliknya berkeliaran tanpa diperhatikan. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui implementasi sanksi pidana pelanggaran atas kelalaian pemilik hewan peliharaan berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba serta untuk mengetahuui kendala atau faktor penghambat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Metode penelitian ini berjenis hukum sosiologis yakni melihat kenyatan hukum di dalam masyarakat. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, angket dan studi kepustakaan dengan analisis kualitatif Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada implementasi Pasal 33 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat belum efektif hal ini dapat dilihat dari banyaknya hewan peliharaan yang masih berkeliaran di tempat-tempat umum dan terdapat banyaknya orang yang sudah menjadi korban dari serangan hewan peliharaan hingga menyebabkan penyakit rabies dari Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) serta masih banyaknya faktor-faktor penghambat diantaranya faktor kurangnya sosialisasi, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, faktor kebiasaan, faktor pendidikan, faktor kurangnya ketegasan dari pemerintah daerah dalam menertibkan para pelanggar dan juga kurangnya sarana seperti alat tangkap kendaraan dan tidak adanya lahan untuk pengadaan hewan peliharaan yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Kata Kunci : Implementasi, Pidana, Hewan Peliharaan, Berkeliaran

Actions (login required)

View Item