MASRORI ALFAURANANDA, - (2022) PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP MAKANAN YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT HALAL (Studi Kasus di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Masrori Alfaurananda, (2022): Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Bidang Jaminan Produk Halal Terhadap Makanan yang Tidak Memiliki Sertikfikat Halal (Studi Kasus di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru) Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pelaku usaha yang mengedarkan produk makanan olahan namun tidak memiliki sertifikat halal. Padahal sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Pasal 2 Ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang berbunyi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Namun masih banyak pelaku usaha yang mengedarkan dan memperdagangkan makanan di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru tanpa memiliki sertifikat halal. Dinas yang menerbitkan sertifikat halal adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Provinsi Riau sesuai peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal terhadap makanan yang tidak memiliki sertifikat halal di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, dan factor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal terhadap makanan yang tidak memiliki sertifikat halal di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode hukum sosiologis, dengan pendekatan penelitian yuridis empiris. Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling. Adapun sumber data dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, angket, serta studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan penarikan kesimpulan induktif. Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan bahwa masih banyaknya pelaku usaha yang menganggap sertifikat halal tidak penting dan kesadaran hukum yang minim, hal ini dibuktikan dengan banyaknya makanan olahan yang beredar namun tidak memiliki sertifikat halal. Adapun faktor yang mempengaruhi terhadap makanan yang tidak memiliki sertifikat halal di kecamatan tuah madani Kota Pekanbaru yaitu faktor kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilih suatu produk, kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk menerbitkan sertifikat halal, kurang nya sosialisasi dari pihak berwenang, serta membutuhkan biaya yang cukup banyak dalam menerbitkan sertifikat halal. Kata Kunci: Produk halal, BPJPH, Sertifikat Halal.

Actions (login required)

View Item