Budi Susanto (2015) PRAKTEK MONEY POLITIC PILKADES DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA RANAH SINGKUANG KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text FM.pdf Download (223kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (83kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (48kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (138kB) | Preview
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (77kB)
Preview	Text BAB V.pdf Download (17kB) | Preview
Preview	Text EM.pdf Download (16kB) | Preview

Abstract

Skripsi yang berjudul: Praktek Money Politic Pilkades Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam Di Desa Ranah Singkuang Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, dilatar belakangi oleh ada pemelihan kepala Desa Ranah Singkuang. Masalah dalam penelitian ini adalah praktek money politic di desa Ranah Singkuang Kecamatan Kampar Kabupaten kampar dan tinjauan hukum Islam terhadap praktek money politic pilkades sebagai risywah dan praktek pemberian uang, barang atau jasa di Desa Ranah Singkuang Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Penelitian ini bersifat lapangan, maka dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik observasi dan wawancara. Sebagai data primer adalah data yang diperoleh dari masyarakat yang dijadikan sebagai responden dan yang berhubungan dengan penelitian ini, sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti, yaitu beberapa buku ilmiah yang mendukung penelitian ini. Sedangkan metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa kuantitatif, yaitu setalah data terkumpul, dat-data tersebut diklarifikasikan dalam kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari kata tersebut. Kemudian data tersebut dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga akan diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti. Dari penelitian yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa praktek money politic yang terjadi di Desa Ranah Singkuang dilatar belakangi oleh adanya pemilihan kepala desa. Di mana setiap calon kepala desa akan berkampanye dengan menggunakan “permainan uang” dan jasa untuk menarik simpati warganya agar bersimpati atau merasa berhutang budi sehingga calon kepala desa tersebut akan dipilihnya menjadi kepala desa. Sedangkan praktek money politic dalam Pilkades menurut hukum Islam haram, karena money politic dalam kasus pemilihan kepala desa diharamkan baik bagi pihak pemberi maupun pihak yang menerima apabila dilakukan oleh calon kepala desa yang tidak memiliki integritas moral, dedikasi, atau potensi dan kelayakan untuk menjadi kepala desa. Sedangkan uangnya baik bagi pemberi dan penerima berstatus uang suap yang diharamkan.

Actions (login required)

View Item