REKA SRIVANI SYARA, - (2022) PENERAPAN SANKSI TERHADAP PENYELENGGARA JALAN DI JALAN K.H AHMAD DAHLAN KOTA PAYAKUMBUH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Reka Srivani Syara, (2022) : Penerapan Sanksi Terhadap Penyelenggara Jalan Di Jalan K.H Ahmad Dahlan Kota Payakumbuh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Setiap penyelenggara jalan harus dengan segera memperbaiki jalan rusak agar tidak menimbulkan korban kecelakaan lalu lintas. Apabila penyelenggara jalan tidak segera memperbaiki jalan yang rusak dan menimbulkan korban kecelakaan lalu lintas maka pemerintah terkait dapat dimintai pertanggung jawabannya sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan umum. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yakni, mengenai penerapan sanksi terhadap penyelenggara jalan di jalan K.H Ahmad Dahlan Kota Payakumbuh berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 dan faktor-faktor yang menghambat penerapan sanksi terhadap penyelenggara jalan tidak berjalan sesuai ketentuan UU No. 22 Tahun 2009. Tujuan penelitian ini agar kedepannya pemerintah lebih tanggap dalam menjalankan tugasnya dan agar masyarakat mengetahui haknya yang terdapat dalam pasal 273 UU No. 22 Tahun 2009. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (sosiologis) yang bersifat deskriptif dengan memaparkan, gambaran tentang keadaan hukum yang berlaku di wilayah tertentu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisa data secara kualitatif berdasarkan pendekatan sosiologis yang telah peneliti lakukan. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa, penerapan sanksi terhadap penyelenggara jalan di jalan K.H Ahmad Dahlan tidak terlaksana sesuai ketentuan UU No. 22 Tahun 2009 karena kondisi jalan tersebut hingga saat ini masih rusak. Hal ini terjadi kerena kurangnya koordinasi antar pemerintah yang berwenang, kendala dana, kondisi jalan dan faktor pengetahuan masyarakat. Kata Kunci : Penyelenggara Jalan, Penerapan Sanksi, UU No. 22 Tahun 2009.

Actions (login required)

View Item