ABDUL AJIS, - (2022) PERAN KEPEMIMPINAN RUKUN TETANGGA (RT) BERDASARKAN PERDA INDARAGIRI HILIR NO. 17 TAHUN 2008 DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (STUDI KASUS DESA KUALA SELAT, KECAMATAN KATEMAN, KABUPATEN INDRAGIRI HILIR). Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
Preview	Text SKRIPSI ABDUL AJIS.pdf Download (6MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Abdul Ajis (2022): Peran Kepemimpinan Rukun Tetangga (RT) Berdasarkan Perda Indragiri Hilir No. 17 Tahun 2008 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah” (Studi Kasus Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir) Penelitian ini dilatar belakangi karena Rukun Tetangga meiliki peran dan fungsi yang begitu amat penting dalam pembagunan. Hal ini menujukkan jalannya proses pembangunan dalam kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tanggung jawab Ketua Rukun Tetangga. Tugas dan fungsi kepemimpinan Ketua RT merupakan amanat yang diberikan masyarakat dalam membantu pembangunan pemerintahan. Oleh Karena itu penulis memeilih penelitian dengan judul Peran Kepemimpinan Rukun Tetangga (RT) Berdasarkan Perda Indragiri Hilir No. 17 Tahun 2008 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah” (Studi Kasus Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Peran Kepemimpinan Rukun Tetangga (RT) berdasarkan PERDA INHIL No. 17 Tahun 2008 di Desa Kuala Selat, Kabupaten Indragiri Hilir dan bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Peran Kepemimpinan Rukun Tentangga (RT) berdasarkan PERDA INHIL NO.17 Tahun 2018 di Desa Kuala Selat, Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini mengunakan metode penelitian Kualitatif dengen pendekatan Deskriptif. Dalam penelitin ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi dan kajian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Rukun Tetanga (RT) di Desa Kuala selat sudah melaksanakan peran tugas dan tanggung jawabnya,hanya saja belum terlaksana secara maksimal berdasarkan ketentuan dalam PERDA INHIL No.17 Tahun 2008. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberap faktor yang menjadi kendala dalam proses pelaksanaannya salah satunya yaitu tingkat partisipasi masyarakat yang masih sangat rendah, sehingga menghambat kinerja RT. dan Dari permasalahan tersebut apabila di tinjau dalam fiqih Siyasah persoalan ini termasuk dalam bidang siyasah Dusturiyah (Politik pelaksanaan Perundang-undangan) yang dalam hal ini RT di Desa Kuala Selat belum dapat melaksanakan peran nya sebagaimana ketentuan PERDA INHIL No.17 Tahun 2008. Kata Kunci : Rukun Tetangga (RT), Peran. PERDA, Fiqih Siyasah

Actions (login required)

View Item