M. NUZIRUL RAHMILLAH, - (2022) PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA TRANSPORTASI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PENGENDALIAN TRANSPORTASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) (Studi Kasus Winda Travel Pekanbaru – Tembilahan). Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text SKRIPSI FULL.pdf Download (1MB) | Preview
	Text HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (586kB)

Abstract

ABSTRAK Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Namun dalam kegiatannya masih sering jasa travel melakukan tindakan yang dinilai dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa transportasi travel tersebut. Dengan berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tersebut diharapkan dapat membantu mewujudkan kapasitas hukum bagi pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggara jasa angkutan travel, baik itu pengusaha angkutan travel, pekerja (supir / pengemudi) serta pengguna (penumpang) jasa transportasi travel. permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah perlindungan hukum pengguna transportasi berdasarkan Peraturan Mentri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus,serta Apa faktor yang mempengaruhi setelah ditetapkanya Peraturan Mentri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Pransportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis empiris, yaitu penelitian lapangan yang menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yakni melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan secara induktif. Pemerintahan hendaknya semakin meningkatkan kegiatan sosialisasi terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), baik terhadap jasa penyelenggara transportasi travel maupun masyarakat luas sebagai pengguna transportasi agar dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 semakin tidak meluas, sehingga setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 dapat benar – benar dilaksanakan oleh seluruh jasa angkutan baik itu jasa angkutan travel maupun masyarakat. Kata kunci : * Perlindungan Hukum * Pengguna Transportasi * Covid - 19

Actions (login required)

View Item