DELLA FEBRIANTI, - (2022) PERAN KEPALA DESA SUNGAI KUMANGO TERHADAP PENGELOLAAN BUMDES (BADAN USAHA MILIK DESA ) DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text BAB I-BAB V.pdf Download (4MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (646kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di Desa sungai Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, di mana BUMDes ini dalam pengelolaannya belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari Pengelohaan BUMDes dalam menjalankan unit usaha yang ada, salah satunya seperti unit Simpan Pinjam. Adapun kendala yang ada dalam simpan pinjam adalah, ketidakamanahan nasabah terhadap akad diawal, dikarenakan tidak ada sanki yang berlaku. Maka peranan Kepala Desa sebagai penasehat dalam pengelolaan BUMDes sangat penting terhadap pengembangan BUMDes tersebut. Inilah yang menjadi latar belakang permasalahan dalam penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan BUMDes, peran kepala desa terkait pengelolaan BUMDes serta tinjauan fiqh siyasah terhadap peran Kepala Desa dalam pengelolaan BUMDes tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan memakai sumber data primer dan sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan analisis deduktif kualitatif. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. peneliti memilih tektik total sampling dari populasi sebanyak 12 orang. Hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) belum maksimal terlaksana, sehingga BUMDes D.Lima Saroha dalam pengembangannya rendah. Hal ini dilihat dari laba yang diperoleh BUMDes perdesember setiap tahunnya. Dalam menjalankan peran Kepala Desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara sistematika sudah sesuai dengan aturan dalam Peraturan Menteri Desa pembangunan daerah tertinggal dan tramigrasi (PDTT) Nomor 4 Tahun 2015, Kepala Desa selalu berupaya memaksimalkan perannya meskipun dalam pengelola BUMDes masih menghadapi kendala dari Pelaksana Operasional BUMDes. Fiqh Siyasah memandang Peran Kepala Desa dalam pengelolaan BUMDes dilihat dari dua sisi kajian yaitu kajian Siyasah Dusturiyah berkaitan dengan Kepala Desa dan peraturannya yaitu sebagai penasehat. Dan Siyasah Maliyah berkaitan dengan pengelolaannya yaitu oleh Operasional BUMDes menjalankan tugas dan kewajibannya dalam pengembangan BUMDes tersebut.

Actions (login required)

View Item