Attariq Fattahillah, Attariq (2022) PERAN PEMERINTAH DAERAH MENURUT PERATURAN DAERAH (PERDA) PROVINSI RIAU NO 14 TAHUN 2018 PERSPEKSTIF FIQIH SIYASAH. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text (SKRIPSI GABUNGAN) SKRIPSI GABUNGAN.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (569kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau Peran Pemerintah Daerah menurut Perda No 14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup (PPLH). Dalam penelitian ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan, yakni Peran Pemerintah dalam menjalankan Perda No 14 Tahun 2018 dan untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat terhadap implementasi Perda serta Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Peran Pemerintah Daerah Riau menurut Perda No 14 Tahun 2018. Penentu jumlah sampel diambil sebanyak 6 (enam) orang berdasarkan teknik purpose sampling yang terdiri dari pihak 3 staff DLHK Provinsi Riau, 2 staff DPMD dan 1 staff BHPR. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan diskusi terfokus di instansi terkait. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu menyimpulkan hasil wawancara yang diperoleh dari jawaban responden kemudian dianalisa dengan menguraikan permasalahan yang ada, sehingga memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan. Setelah mengetahui permasalahan yang ada, maka penulis meninjau dengan pandangan Fiqih Siyasah dengan menampilkan nash Al-Qur’an, Hadist dan Kaidah Fiqhiyah untuk mempertegas kasimpulan yang ditarik. Dari uraian yang disajikan dan dari tinjauan yang telah dilakukan, maka penulis memperoleh jawaban bahwasannya terkait pelaksanaan Perda No 14 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengakuan MHA dalam PPLH oleh Pemerintah Daerah Riau belum sepenuhnya berjalan, adapun faktor penghambat dalam penelitian ini adalah belum diterbitkannya Pengukuhan Pedoman Pengakuan dan Perlindungan dan terbatasnya anggaran, Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Peran Pemerintah Daerah Riau menurut Perda No 14 Tahun 2018 sudah sesuai dengan Syari’at Islam dikarenakan Pemerintah Daerah adalah orang yang bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan dan regulasi terhadap perlindungan dan kesejahteraan masyarakatnya termasuk menjaga kelestraian lingkungan hidup

Actions (login required)

View Item