WAWAN IRWANTO, - (2022) TINJAUN YURIDIS TENTANG PERTANGUNGJAWABAN PIDANA PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI KORPORASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text HASIL DAN PEMBAHASAN-1.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (277kB)
Preview	Text SKRIPSI GABUNG.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Wawan Irwanto (2022) : Tinjauan Yuridis Tentang Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas Sebagai Korporasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Peneltian ini dilatarbelakangi dengan adanya pertanggungjawaban pidana perseroan terbatas sebagai korporasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Merupakan usaha yang dilakukan tersebut bisa saja tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau melanggar ketentuan hukum, termasuk ketentuan hukum pidana. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pengurus perusahan/PT sebagai korporasi yang berupa kesalahan yang disengaja, dalam membuat kebijakan atau perikatan terhadap pihak lain yang mengatasnamakan perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengkaji masalah ini dengan mengambil Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menganalisa hukum positif yang tertulis dan mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritas yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas. Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian literatur (literary research), yaitu penelitian kepustakan, yang menggunakan bahan-bahan pustaka hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa pertanggungjawaban pidana perseroan terbatas sebagai korporasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dilakukan oleh direksi atau pengurus perseroan atau pengurus korporasi yang melakukan perbuatan pidana atas nama perseroan atau atas nama pribadi dapat dimintai pertanggungjawaban melalui pemeriksaan oleh pihak yang berwajib karena merugikan pemegang saham atau merugikan pihak ketiga. Pemeriksaan terhadap direksi atau pengurus korporasi yang melakukan perbuatan pidana dilakukan berdasarkan laporan secara tertulis oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan, misalnya direksi atau pengurus korporasi yang bersangkutan telah melakukan penipuan atau penggelapan yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Status pengurus yang melakukan perbuatan pidana yang mengatasnamakan perusahaan berdasarkan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007, maka direksi atau pengurus perseroan/korporasi melakukan perbuatan pidana yang menguntungkan diri sendiri dan merugikan perseroan, maka RUPS dapat mengambil tindakan berupa pemberhentian direksi atau pengurus yang bersangkutan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Actions (login required)

View Item