WAHYU RAHMADHAN, - (2022) PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text SKRIPSI LENGKAP WAHYU IH selain bab 4.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (BAB IV) SKRIPSI LENGKAP WAHYU IH bab 4.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (452kB)

Abstract

WAHYU RAHMADHAN, (2022): Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Agrarian dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan Badan Pertanahan Nasional merupakan lembaga pemerintah non departemen yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah dibidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Mediasi di Badan Pertanahan Nasional merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan secara non litigasi. Fenomena yang terjadi di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dalam penyelesaian sengketa tanah belum berjalan secara optimal. Dan diharapkan pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah di Kota Pekanbaru mampu memberikan kepastian hukum terhadap sengketa tanah dengan proses yang cepat, efisien dan hemat biaya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan dan bagaimana faktor penghambat pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang langsung mengumpulkan data ke lokasi penelitian terhadap penerapan hukum kepada masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah di Kota Pekanbaru belum berjalan secara optimal dan belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini dibuktikan bahwa masih banyaknya sengketa-sengketa tanah yang belum bisa diselesaikan melalui jalur mediasi di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru. Faktor penghambat pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah di Kota Pekanbaru diantaranya adalah peserta mediasi tidak datang, peserta mediasi menolak hasil mediasi serta kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Kata Kunci: Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah

Actions (login required)

View Item