MUHD HAMBALI BIN ZULKIFLI, MHBZ (2022) ROSUDER PERCERAIAN MENURUT ENAKMEN 5 TAHUN 2004 SEKSYEN 47 DI NEGERI PULAU PINANGAN MALAYSIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. Thesis thesis, UIN SUSKA RIAU.

Preview	Text M. HAMBALI TESIS BAB IV.pdf Download (6MB) | Preview
Preview	Text M. HAMBALI TESIS (1).pdf Download (6MB) | Preview

Abstract

erceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-istri). Sedangkan dalam syari’at Islam peceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap istrinya). Enakmen 5 tahun 2004 Seksyen 47 Undang-Undang Keluarga Islam Pulau Pinang telah meletakkan proses-proses bagi pihak yang ingin bercerai di dalam keluarga mereka. Menurut Enakmen ini tidak wewenang bagi piha suami untuk menceraikan istrinya. Pihak Enakmen tidak ingin memudahkan Talaq itu pada pihak laki-laki. Dalam kasus perceraian Hakam (juru damai) yang telah dipercayakan harus melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebaik mungkin. Hal pertama yang harus ditekankan adalah beriktikad baik yakni melaksanakan tugasnya dengan tulus ikhlas hanya karena Allah SWT. Niat yang tulus ikhlas pasti akan memperoleh ridha dari Allah SWT dan dengan demikian memudahkan proses perdamaian yang akan dicapai. Untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan mewawancara beberapa orang hakim serta pengacara di mahkamah dan juga penelitian kepustakaan (library research) dengan mengkaji buku yang berisikan pengetahuan tentang perceraian atau talaq. Hasil penelitian menunjukkan urgensi Enakmen 5 Tahun 2004 Sekysen 47 di Pulau Pinang Malaysia menurut Hukum Islam pada maqâsid al-khamsah ini lebih kepada hal Hifz al- Nasl (menjaga keturunan, kekeluargaan daripada berlakunya perceraian atau perpisahan.Diambil pada maslahah manfaat dari mudharat.

Actions (login required)

View Item