DEDEK TAMARA PUTRI, - (2022) Peran Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuanan Dan Anak (UPTD PPA) Dalam Perlindungan Dan Hak Anak Yang Ditelantarkan Pasca Perceraian Di Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Hukum Islam. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV HASIL) BAB IV HASIL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (686kB)
Preview	Text SKRIPSI DEDEK TAMARA PUTRI.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi atas banyaknya kasus-kasus penelantaran anak pasca perceraian yang terjadi di Kabupaten Kampar. Penelitian ini berjudul peran Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuanan Dan Anak (UPTD PPA) dalam perlindungan dan hak anak yang ditelantarkan pasca perceraian ditinjau dari Hukum Islam. Dalam pembahasan ini menarik sebuah pokok permasalahan yaitu: Bagaimana peran peran Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuanan Dan Anak (UPTD PPA) dalam perlindungan dan hak anak yang ditelantarkan pasca perceraian? Apa saja kendala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuanan Dan Anak (UPTD PPA) dalam perlindungan dan hak anak yang ditelantarkan pasca perceraian? Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap peran Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuanan Dan Anak (UPTD PPA) dalam perlindungan dan hak anak yang ditelantarkan pasca perceraian? Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun yang menjadi informan penelitian adalah Kepala dan Pegawai bidang Konselor Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuanan Dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Kampar dengan menggunakan teknik purposive sampling. Sedangkan metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisa dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Peran bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kampar dalam perlindungan korban penelantaran anak pasca perceraian yaitu, Pencegahan, Pemulihan, dan Resosialisasi. Kendala (UPTD PPA) Kabupaten Kampar dalam perlindungan dan hak anak yang ditelantarkan pasca perceraian yaitu masalah sumber daya manusia, kendaran dan anggaran yang kurang memadai di (UPTD PPA) sehingga memakan waktu yang lama untuk menyelesaikan kasus yang ada di (UPTD PPA). Tinjaun Hukum Islam terhadap peran (UPTD PPA) Kabupaten Kampar dalam dalam perlindungan dan hak anak yang ditelantarkan pasca perceraian yaitu termasuk kedalam kategori maslahah dari segi kebutuhan yaitu maslahah dharuriyah. maslahah dharuriyah itu yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Kemudian peran yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Kampar sudah sesuai dengan Hukum Islam. Kata Kunci: Penelantaran Anak, Hukum Islam

Actions (login required)

View Item