SALSABILA ARIFAH, - (2022) Pandangan Hakim Pengadilan Agama Selatpanjang Terhadap Putusan MK NO. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Nasab Anak Di luar Nikah. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV HASIL) BAB IV HASIL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (551kB)
Preview	Text SKRIPSI SALSABILA ARIFAH.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi dari Mahkamah Konstitusi menguji UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat 1, dan menyatakan bahwa dalam putusan MK NO. 46/PUU-VIII/2010 bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai bapaknya, dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta alat bukti lain yang menurut undang-undang memiliki darah termasuk memiliki hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. "Banyak pro dan kontra mengiringi lahirnya keputusan tersebut. Beberapa pendapat menyatakan bahwa hukum akan memberikan perubahan hukum yang lebih baik dalam perlindungan hak-hak anak di bawah hukum dan masyarakat, sementara yang lain berpendapat bahwa keputusan itu bertentangan dengan Islam hukum. Penelitian ini bertujuan untuk: pertama, mendeskripsikan pandangan Hakim Pengadilan Agama Selatpanjang terhadap Putusan MK NO. 46/PUU-VIII/ Posisi 2010 tentang anak di luar nikah. Kedua, Implementasi hakim pengadilan agama selatanjang memeriksa perkara yang masuk ke pengadilan agama tentang status nasab anak diluar nikah terhadap putusan MK NO. 46/PUU-VIII/tentang anak luar nikah. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (Field Research Method) dengan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Informan dari penelitian ini adalah Hakim Pengadila Agama Selatpanjang. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data dengan metode kualitatif Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, pertama, pandangan Pengadilan Agama Selatpanjang terhadap Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, tidak setuju jika Putusan tersebut ditujukan untuk anak hasil zina, akan tetapi Hakim Pengadilan Agama Selatpanjang setuju jika Putusan tersebut ditujukan untuk anak hasil dari pernikahan yang tidak dicatatkan (nikah sirri). Kedua, Putusan MK tidak menjadi dasar implementasi hakim Pengadilan Agama Selatpanjang dalam memeriksa perkara status anak di luar nikah, dikarenakan apa yang tercantum dalam Putusan MK itu secara garis besar muatan materinya sama yakni MK mengakui status anak luar kawin itu jika dibuktikan dengan bukti yang kuat. Oleh karena itu Hakim Pengadilan Agama Selatpanjang enggan untuk mendasarkan pertimbangan hukumnya pada putusan MK. KATA KUNCI : Putusan Mahkamah Konstitusi, Status Anak Diluar Nikah

Actions (login required)

View Item