HERWIN SAPUTRA, - (2022) FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 110 TAHUN 2016 DI DESA TANJUNG DARUL TAKZIM KECAMATAN TEBING TINGGI BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (821kB)
Preview	Text SKRIPSI HERWIN SAPUTRA.pdf Download (7MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Herwin Saputra (2022): Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Di Desa Tanjung Darul Takzim Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Perspektif Fikih Siyasah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun fungsi BPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 yaitu: Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Namun apa jadinya jika dalam pelaksanaan fungsi BPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 di desa Tanjung Darul Takzim belum berjalan secara optimal. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi BPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 di desa Tanjung Darul Takzim, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi BPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 di desa Tanjung Darul Takzim, serta bagaimana tinjauan fikih siyasah terhadap fungsi BPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 di desa Tanjung Darul Takzim. Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode lapangan (field research) penelitian ini dilakukan dengan mengambil data dari desa Tanjung Darul Takzim. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari anggota BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan kajian pustaka. Sedangkan dalam teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif yakni semua data yang telah didapatkan kemudian dijelaskan secara rinci dan sistematis dalam bentuk kata-kata tertulis. Hasil penelitian menunjukan fungsi BPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 di desa Tanjung Darul Takzim belum sepenuhnya terlaksana secara optimal, diantaranya: Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan pengawasan kinerja Kepala Desa. Adapun faktor pendukung pelaksanaan fungsi BPD di Desa Tanjung Darul Takzim adalah hubungan kerjasama Pemerintah Desa dan dana. Kemudian faktor penghambat adalah sarana dan prasarana, sumber daya manusia (SDM), dan masyarakat kurang memahami fungsi BPD. Sedangkan tinjauan fikih siyasah terhadap fungsi BPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 di desa Tanjung Darul Takzim maka belum sepenuhnya optimal dan belum sesuai dengan lembaga Ahl al-Hall Wa al-Aqd yang ada dalam pengaturan fikih siyasah dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Kata Kunci: Fungsi, BPD, Fikih Siyasah

Actions (login required)

View Item