FADLI, - (2022) FUNGSI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK PADA SEMBILAN KABUPATEN TAHUN 2020 BERDASARKAN PERATURAN BERSAMA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN SKRIPSI KECUALI BAB IV.pdf Download (4MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

i ABSTRAK Fadli, (2022): Fungsi Sentra Penegakan Hukum Terpadu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Serentak Pada Sembilan Kabupaten Tahun 2020 Berdasarkan Peraturan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana fungsi sentra penegakan hukum terpadu badan pengawas pemilihan umum provinsi riau dalam penyelesaian tindak pidana pemilihan kepala daerah serentak pada sembilan kabupaten tahun 2020 berdasarkan Peraturan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 dan apa saja hambatan sentra penegakan hukum terpadu badan pengawas pemilihan umum provinsi riau dalam penyelesaian tindak pidana pemilihan kepala daerah serentak pada sembilan kabupaten tahun 2020. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian lapangan yang bertitik tolak dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari wawancara yaitu kepada Koordinator Sentra Gakkumdu, Sentra Gakkumdu unsur Bawaslu, Sentra Gakkumdu unsur Kepolisian, Sentra Gakkumdu unsur Kejaksaan. Metode analisis data yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Sentra Penegakkan Hukum Terpadu dalam penyelesaian tindak pidana pemilihan kepala daerah pada sembilan kabupaten tahun 2020 dalam menjalankan fungsinya dirasa masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan di dalam Sentra Gakkumdu masih sering terjadi perdebatan yang mementingkan ego sektoral masing masing instansi di dalam sentra gakkumdu, merasa benar dan harus mengikuti pendapatnya dalam hal menentukan unsur unsur tindak pidana dan tindak lanjut temuan maupun laporan, yang mana ini sangat bertolak belakang jika dilihat dari fungsi dibentuknya sentra gakkumdu. Sementara hambatan yang dialami diantaranya: jangka waktu penyelesaian tindak pidana pemilihan umum yang sangat sempit, sumber daya manusia, perbedaan pemahaman antara instansi yang ada di dalam sentra penegakan hukum terpadu dan budaya hukum. Kata kunci: Fungsi, Tindak Pidana Pilkada Serentak, Sentra Gakkumdu, Badan Pengawas Pemilihan Umum

Actions (login required)

View Item