Search for collections on Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Repository

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP SARANA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK) BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI NAGARI SUNGAI NANIANG KECAMATAN BUKIK BARISAN KABUPATEN 50 KOTA

Yenni Oktavia, - (2022) TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP SARANA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK) BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI NAGARI SUNGAI NANIANG KECAMATAN BUKIK BARISAN KABUPATEN 50 KOTA. Skripsi thesis, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM.

[img]
Preview
Text
GABUNGAN TANPA BAB IV.pdf

Download (940kB) | Preview
[img] Text (BAB IV)
PEMBAHASAN.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (253kB)

Abstract

ABSTRAK Yenni Oktavia (2022): Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Sarana Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Nagari Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten 50 Kota. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Tanggung jawab pemerintah daerah terhadap sarana/sekolah bagi anak berkebutuhan khusus di Nagari Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan belum ada sama sekali. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan pemerintah memiliki tanggung jawab atas hal tersebut, namun pada kenyataannya Pemerintah Kecamatan Bukik Barisan dan Nagari Sungai Naniang belum melaksanakan yang diamanahkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah terhadap sarana Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Nagari Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten 50 Kota, serta untuk Mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi tanggung jawab pemerintah daerah terhadap sarana Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Nagari Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten 50 Kota. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis. Sifat dari penelitian ini yaitu deskriptif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Di Nagari Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten 50 Kota Kota tidak berjalan dengan ketentuan tersebut yaitu belum adanya sarana/fasilitas bagi Anak Berkebutuhan Khusus. Namun pemerintah memberikan solusi adanya tenaga pendidik yang ditugaskan khusus di sekolah umum untuk melayani ADK/Anak Berkebutuhan Khusus tersebut, minimal ada satu sekolah yang bisa melayani ADK/Anak Berkebutuhan Khusus dengan menugaskan ASN atau guru. Dan Masih ada beberapa faktor kendala yang ditemukan seperti tidak ada tenaga didik sementara, dan dana/anggaran yang kurang memadai. Kata kunci : Tanggung jawab, Sarana, Anak Berkebutuhan Khusus

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: 000 Karya Umum
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: fasih -
Date Deposited: 19 Jul 2022 07:45
Last Modified: 19 Jul 2022 07:45
URI: http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/61348

Actions (login required)

View Item View Item