RYAN KURNIAWAN, RK (2022) NIKAH TAHLIL PADA PASAL 120 KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. Thesis thesis, UIN SUSKA RIAU.

Preview	Text TESIS RYAN TANPA BAB 4.pdf Download (10MB) | Preview
Preview	Text TESIS bab 4 Ryan.pdf Download (5MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum nikah tahlil dan relevansinya dengan pasal 120 Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah library reaserch dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif-kualitatif. Nikah tahlil terbagi dua pertama, nikah yang sesuai anjuran agama, dalam hal ini memang disyariatkan. Kedua, nikah tahlil dengan tujuan penghalalan. Berbicara tentang hukum maka tidak terlepas dari fiqih dan mazhab, Secara umum terdapat dua perbedaan pendapat tentang hukum nikah tahlil dengan tujuan penghalalan. Yang pertama, mengatakan bahwa nikah tahlil tidak sah yaitu pendapat dari kalangan Mazhab Maliki dan Hambali. Yang kedua, berpendapat bahwa nikah tahlil adalah sah tetapi makruh yaitu pendapat dari kalangan Mazhab Syafi‟i dan Mazhab Hanafi. Perbedaan ini didasari kepada apakah maksud dan tujuan dapat berpengaruh terhadap keabsahan suatu akad ataukah tidak. Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali melihat bahwa maksud dan tujuan berpengaruh terhadap keabsahan suatu akad sehingga mereka mengatakan bahwa tidak sahnya hukum bagi orang yang bermaksud terhadap nikah tahlil hanya untuk penghalalan saja. Adapun Mazhab Syafi‟i dan Mazhab Hanafi berpendapat bahwa maksud dan tujuan tidak berdampak terhadap keabsahan suatu akad sehingga mereka mengatakan bahwa nikah tahlil dengan tujuan penghalalan hukumnya sah namun makruh. Adapun titik kesepakatan diantara beberapa Mazhab tersebut adalah bahwa jika pensyaratan nikah tahlil diucapkan ketika berlangsungnya akad nikah maka mereka yaitu jumhur ulama Mazhab sepakat bahwa perkawinan tersebut adalah tidak sah dan batal. Penelitian hukum nikah tahlil ini berangkat dari pasal 120 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa perempuan yang ditalak ba‟in kubra harus menikah dengan orang lain tanpa adanya batasan atau penjelasan sehingga dapat memungkinkan terjadinaya praktek nikah tahlil yang dilarang oleh agama. Nikah tahlil dengan maksud dan tujuan penghalalan saja tidak sesuai dan bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaiman yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang no. 1 tahun 1974 yaitu perkawinan ditujukan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. jika dilihat dari substansi atau kandungan dari nikah tahlil dengan tujuan penghalalan saja maka dapat disimpulkan dalam dua hal pertama, bahwa nikah tahlil dengan tujuan penghalalan mengandung unsur perkawinan dengan maksud talak yang dalam hal ini memiliki persamaan dengan nikah mut‟ah dari sisi substansinya. Kedua, di dalam nikah tahlil terdapat niat yang menyalahi eksistensi perkawinan itu sendiri yaitu bertujuan hanya untuk menghalalkan status perempuan yang ditalak tiga untuk bekas suaminya agar bisa rujuk kembali. Dengan demikian penulis sejalan dengan pendapat dari Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali yang mengatakan bahwa nikah tahlil dengan tujuan penghalalan adalah tidak sah dan tidak dibenarkan dalam situasi apapun baik nikah tahlil itu diucapkan ketika akad ataupun hanya sekedar dimaksudkan di dalam hati, hal ini di dasari dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah Saw melaknat bagi orang yang melakukan praktek nikah tahlil dengan tujuan penghalalan tersebut.

Actions (login required)

View Item