HALIMATUL HIDAYAH, - (2022) PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 12 TAHUN 2007 PASAL 2 DI PASAR SEGITIGA KECAMATAN TUALANG MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (812kB)
Preview	Text SKRIPSI HALIMATUL HIDAYAH.pdf Download (4MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Halimatul Hidayah (2022): Penataan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2007 Pasal 2 di Pasar Segitiga Tualang Menurut Perspektif Fiqh Siyasah. Penelitian ini dilatarbelakangi dari tidak terealisasinya Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Keberadaan Pedagang Kaki Lima tersebut menimbulkan berbagai permasalahan termasuk di Pasar Segitiga Tualang. Keberadaan ini membuat pemerintah melakukan penataan Pedagang Kaki Lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2007. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penataan pedagang kaki lima berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2007 Pasal 2 di Pasar Segitiga Tualang, dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Segitiga Tualang.. Penelitian ini dilakukan di Pasar Segitiga Perawang Kecamatan Tualang. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Penataan Pedagang Kaki Lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2007 Pasal 2 belum terlaksana sepenuhnya oleh pemerintah. Untuk penataan, pemerintah sudah melaksanakan sesuai dengan peraturan daerah tetapi masih banyak para pedagang yang tidak mematuhi aturan dikarenakan kurangnya tindakan pemerintah untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima. Sedangkan tinjauan menurut fiqh siyasah dengan melihat pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 belum sepenuhnya terlaksana oleh Pemerintah adalah suatu hal yang tidak sesuai dengan fiqh siyasah. Kata Kunci: Penataan, Pedagang Kaki Lima, Fiqih Siyasah

Actions (login required)

View Item