PUTRI BUNGA DWITA, - (2022) IMPLEMENTASI PRINSIP CHECK AND BALANCE ANTARA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PEMERINTAH DESA BUKIT KEMUNING DALAM PEMBUATAN PERATURAN DESA BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (795kB)
Preview	Text SKRIPSI PUTRI BUNGA DWITA.pdf Download (5MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Putri Bunga Dwita (2022): Implementasi Prinsip Check and Balance Antara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa Bukit Kemuning Dalam Pembuatan Peraturan Desa Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui 1) Implementasi prinsip checks and balances, hubungan kerja BPD dan Pemerintah Desa Bukit Kemuning 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan kerja BPD dan pemerintah desa Bukit Kemuning, serta 3) Pandangan siyasah dusturiyah terhadap hubungan kerja BPD dan Pemerintah Desa Bukit Kemuning dalam pembuatan peraturan desa. Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode lapangan (field research) penelitian ini dilakukan dengan mengambil data dari desa Bukit Kemuning kecamatan Tapung Hulu, kabupaten Kampar. Subjek dari penelitian ini adalah Pemerintah Desa dan BPD desa Bukit Kemuning. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Sedangkan dalam Teknik analisi data penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni semua data yang telah didapatkan kemudian dijelaskan secara rinci dan sistematis dalam bentuk kata-kata tertulis. Badan Permusyawaratan Desa memiliki kedudukan yang sejajar dengan Pemerintah Desa dan merupakan mitra kerja dari Pemerintah Desa, di mana kedua institusi ini memiliki fungsi yang berbeda, BPD sebagai legislatif desa, sedangkan pemerintah desa sebagai eksekutif desa. Kedua lembaga ini ialah pemeran utama dalam pembangunan yang bertujuan memajukan desa. Namun apa jadinya jika hubungan antara BPD dengan Pemerintah Desa justru tidak harmonis. Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa prinsip checks and balances antara BPD dengan Pemerintah Desa Bukit Kemuning belum terlaksana karena adanya hubungan yang kurang harmonis antara dua lembaga ini yang disebabkan oleh komunikasi yang kurang terjalin dan sikap kurang profesional dari pemimpin kedua lembaga tersebut. Menanggapi masalah tersebut masyarakat bukit kemuning bahkan pernah melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan kerja antara keduanya walaupun belum berhasil. Ketidak harmonisan antara BPD dengan pemerintah desa bukit kemuning tentunya tidak sesuai dengan aturan ketatanegaraan dalam Undang-Undang Desa dan siyasah dusturiyah. Kata kunci: BPD, Pemerintah Desa, Checks and Balances

Actions (login required)

View Item