SITI ROFIAH, - (2022) PERAN KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA AIR PANAS KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO KABUPATEN ROKAN HULU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
Preview	Text SKRIPSI SITI ROFIAH.pdf Download (5MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Siti Rofiah, (2022): Peran Keterwakilan Perempuan Pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Air Panas Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Fiqh Siyasah Dalam Pasal 6 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 menyebutkan bahwa dalam pengisian anggota BPD, dilakukan melalui: (a) Pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah dan (b) pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan. Melihat aturan tersebut sudah semestinya setiap desa melaksanakan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah, dimana setiap desa memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD. Dari latar belakang masalah tersebut permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah apa peran keterwakilan perempuan pada BPD Desa Air Panas Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dan bagaimana tinjauan Fiqh siyasah terhadap peran keterwakilan perempuan pada BPD Desa Air Panas Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai situasi yang terjadi dengan menggunakan analisa kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperolah. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa Peran keterwakilan perempuan pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Air panas adalah: (a) Menjalankan amanah undang-undang, hadirnya keterwakilan perempuan dalam BPD ialah untuk memperjuangkan kepentingan perempuan seperti yang dijelaskan pasal 8 ayat (2) dalam permendagri bahwa wakil perempuan dipilih berdasarkan kemampuannya dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan undang-undang; (b) Memperjuangkan kepentingan perempuan, dalam perannya anggota BPD perempuan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan dinilai masih kurang maksimal, namun dalam menampung aspirasi anggota BPD perempuan sudah dapat merealisasikan seperti memberi saran serta masukan dan (c) Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan pemerintah, dalam perannya pada proses pembangunan pemerintah serta memonitoring berjalannya pembangunan anggota BPD perempuan dinilai cenderung tidak aktif didalamnya. Tinjauan Fiqh siyasah terhadap peran keterwakilan perempuan pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Air Panas tidak sesuai dengan konsep siayasah dusturiyah. Kata kunci: Peran, BPD, Keterwakilan Perempuan

Actions (login required)

View Item