MOHAMMAD FAUZI. S, - (2022) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEDIASI PENAL MENURUT PERATURAN KAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Mohammad Fauzi. S (2022): Tinjauan Yuridis Terhadap Mediasi Penal menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Mediasi penal dalam perkara tindak pidana dilakukan di luar pengadilan yang melibatkan semua pihak dalam perkara pidana tersebut, langkah mediasi yang dilakukan tentunya harus berdasarkan ketentuan atau undang-undang yang berlaku. Hal ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, tentunya perlu dilihat secara hukum terhadap ketentuan Kapolri tersebut, tindak pidana yang seperti apa yang dapat diselesaikan dengan pendekatan restorative justice. Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan, yaitu bagaimana tinjauan yuridis terhadap mediasi penal menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan bagaimana akibat hukum terhadap mediasi penal dalam hukum pidana. Dilihat dari jenisnya, penelitian ini digolongkan kepada penelitian hukum normatif, yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan tinjauan yuridis mediasi penal sebagai bentuk restorative justice berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021. Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan atau menyajikan data yang jelas tentang tinjauan yuridis mediasi penal sebagai bentuk restorative justice, serta akibat hukum mediasi penal dalam hukum pidana. Tinjauan yuridis terhadap mediasi penal sebagai bentuk restorative justice berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, dilihat dari tahapan penyelidikan dan penyidikan, pemeriksaan, dan penetapan tersangka, maka pada tahapan pemeriksaan tersebut ternyata perkara yang diperiksa merupakan perbuatan pidana yang tidak terlalu besar, dapat diselesaikan secara mediasi melalui pendekatan restorative justice dengan melibatkan kedua belah pihak, walaupun dalam KUHAP tidak ada pengaturan mengenai mediasi penal, tetapi menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, dapat dilakukan dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan. Akibat hukum terhadap mediasi penal dalam hukum pidana, yakni dengan kesepakatan yang sudah diambil oleh kedua belah pihak, maka kedua belah pihak harus mematuhi semua isi kesepakatan tersebut, seperti undang-undang dan mengikat kedua belah pihak. Di samping itu mediasi penal dengan pendekatan restorative, maka perkara tersebut tidak dapat dituntut, karena merupakan putusan yang final dan mengikat.

Actions (login required)

View Item