INDAH NURIA AL-FAZAR, - (2022) PELAKSANAAN FUNGSI UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf Download (4MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Indah Nuria Al-Fazar, (2022): Pelaksanaan Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Yang merupakan penelitian hukum sosiologis, penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi pelaksanaan fungsi dan apa faktor penghambat pelaksanaan fungsi tersebut. Populasi dalam penelitian ini yaitu Ketua Unit Pengendalian Gratifikasi, Bagian Perencanaan Inspektorat Daerah Provinsi Riau dan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Dinas Provinsi Riau. Maka dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel dengan teknik Purposive Sampling. Penelitian ini merupakan yang di analisis secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Provinsi Riau belum berjalan secara maksimal, dikarenakan kepengurusan yang memiliki tugas ganda antara tugasnya pada Inspektorat Daerah Provinsi Riau dan pada Unit Pengendalian Gratifikasi. Minimnya laporan penerimaan gratifikasi yang diterima, kurang efektifnya sosialisasi yang dilakukan melalui media sosial, dan tidak pernanh dilakukan sosialisasi secara langsung. Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi ini dibatasi oleh beberapa faktor diantara nya kepemimpinan, pengawasan, komunikasi dan perintah, sehingga kasus gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau masih saja terjadi. Dan tidak adanya upaya yang bisa dilakukan Unit Pengendalian Gratifikasi untuk meningkatkan laporan penerimaan maupun penolakan gratifikasi di lingkungan pemerintah Provinsi Riau.

Actions (login required)

View Item